Tiga Kapal Perang Perkuat Armada Timur

TIGA kapal perang terbaru memperkuat jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), setelah diterima Panglima Koarmatim (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto di Surabaya, kemarin.

Kapal perang tersebut meliputi KRI Tatihu-853, KRI Layaran-854, dan KRI Madidihang-855, yang merupakan jenis KRI Klas PC-40. Ketiganya karya anak bangsa yang dipesan Kementerian Pertahanan RI.

"Ketiga kapal perang ini dibuat PT Palindo Marine Shipyard Batam. Peletakan lunasnya dilaksanakan 11 November 2015, kemudian diluncurkan pada 23 September 2016 oleh Aslog KSAL Laksda TNI Mulyadi," terang Pangarmatim seusai serah terima di Dermaga Flores, Koarmatim, Ujung, Surabaya.

Dia menjelaskan, penyerahan ketiga kapal tersebut kepada TNI-AL dan peresmian menjadi KRI telah dilaksanakan pada 10 Januari 2017 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi.

Pangarmatim menyebut kehadiran ketiga kapal perang tersebut menandai terwujudnya pembangunan dan peningkatan kemampuan sistem senjata TNI-AL sesuai dengan perencanaan menuju minimum essential force.

Menurut Pangartim, keberhasilan pelaksanaan tugas dari keandalan alat utama sistem senjata (Alutsista) tentunya juga harus ditunjang profesionalisme prajurit sebagai pengawak. Mereka harus mampu melaksanakan tugas peperangan di laut, serta memiliki standar kualitas kejuangan yang tinggi, dengan jiwa Sapta Marga dan nilai-nilai Trisila TNI-AL.

Menurut Pangarmatim, ketiga kapal perang terbaru itu akan diawaki masing-masing 36 prajurit pilihan TNI Angkatan Laut. Dia merinci, KRI Tatihu akan dikomandani Mayor Laut (P) Dwi Eko Ardianto, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan (AAL) angkatan 50.

Kemudian, KRI Layaran dikomandani Kapten Laut (P) Heru Trimanto, merupakan lulusan Akademi AAL angkatan 51. Adapun KRI Madidihang dikomandani Kapten Laut (P) Rhony Lutviadhani, lulusan AAL Angkatan 51.

"Kehadiran ketiga kapal perang ini diharapkan mampu memperkuat Koarmatim sebagai komando utama operasional dan pembinaan dalam rangka penegakan kedaulatan dan pengendalian di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia," tutupnya. (Ant/P-1)