Pemberantasan Korupsi akan Diakselerasi

PRESIDEN Joko Widodo mendorong percepatan pemberantasan korupsi seluruh sektor pemerintahan, tidak terkecuali di tubuh TNI. Syaratnya aparat penegak hukum harus berkualitas, bersih, dan profesional supaya mampu menindak segala bentuk korupsi.

"Khusus masalah tindak pidana korupsi, sebenarnya juga sudah ada dalam Nawa Cita keempat. Negara itu akan terus hadir dalam rangka memberi kepastian hukum terutama bagaimana aparat penegak hukum dalam rangka menangani korupsi di Indonesia," terang Menko Polhukam Wiaranto di sela acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Apgakum dalam Penanganan Tipikor di Banten, kemarin.

Pemerintah, lanjut Wiranto, ingin membentuk aparat penegak hukum yang mampu menegakkan hukum dengan cepat dan tegas. Harapan itu harus didorong dengan meningkatkan integritasnya.

"Istilah saya, kalau kita mau menyapu lantai, ya, pakai sapu yang bersih. Jangan pakai sapu yang kotor karena enggak akan bersih. Begitu disapu, ya, sisanya kotor juga. Akan tetapi, kalau sapu itu bersih, lantai itu bersih," paparnya.

Pelatihan yang diinisiasi KPK dan berlangsung lima hari ke depan itu diikuti 175 peserta yang terdiri dari 50 penyidik POM TNI, 40 penyidik Polda Banten, 40 penyidik kejaksaan, 12 penyidik Bareskrim Polri, 2 jaksa JAM-Pidsus kejaksaan, 11 auditor BPKP, 10 auditor BPK, 2 penyidik OJK, 3 penyidik KPK, serta 2 pemeriksa PPATK.

Hadir juga Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kapolri Komjen Syafruddin, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae, JAM-Pidsus Arminsyah, serta pejabat BPK dan OJK.

Wiranto menuturkan pemerintah ingin aparat penegak hukum yang bertugas melayani publik itu tidak memberatkan, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan yang akhirnya berbau korupsi kewenangan, waktu, anggaran, dan penyimpangan lainnya.

Fokus TNI
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menambahkan TNI juga tidak luput dari program keempat Presiden Joko Widodo. Tujuan utama pemberantasan korupsi ialah menyejahterakan rakyat.

Dikatakan Gatot, tindak pidana korupsi masih marak dan terjadi di hampir semua sendi pemerintahan termasuk di TNI. "Kita tahu korupsi sudah sangat masif. Mulai akta kelahiran sampai dengan kuburan. Itu korupsi. Termasuk di TNI saya akui itu," jelasnya.

Karena itu, pada pelatihan kali ini, TNI menurunkan berkali lipat penyidik untuk turut serta meningkatkan kapasitas. Sebelumnya, TNI hanya mengirim dua penyidik. Namun, tahun ini mereka mendelegasikan 50 penyidik dari 175 peserta pelatihan.

"Tahun lalu TNI bersih terhadap narkoba, sekarang masih berlanjut. Tahun ini TNI berkonsentrasi bersih-bersih terhadap korupsi," tegasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan KPK berupaya mengumpulkan kekuatan untuk bisa bersama memberantas korupsi. "Maka kami melakukan pelatihan yang sifatnya siklus dari pencegahan dan penindakan tipikor mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian cara-cara menghadapi praperadilan," ujarnya.

Pelatihan yang diikuti 175 perwakilan dari beberapa lembaga itu juga akan mengajarkan cara menghitung nilai kerugian negara. Kemampuan tersebut akan dibimbing lembaga yang konsen di bidangnya, yaitu BPKP dan BPK. (Deo/P-4)