KPU DKI Harus Serius Benahi Data Pemilih

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mencatat sejumlah persoalan serius yang terjadi dalam Pilakda 2017. Berikut petikan penuturannya dalam perbincangan dengan wartawan Media Indonesia Nur Aivanni di Jakarta, kemarin.

Apa catatan JPPR terkait pilkada putaran pertama di DKI?
Pelayanan terhadap hak pilih paling banyak mendapat catatan buat Jakarta. Pemenuhan hak pilih harus menjadi perhatian serius untuk putaran kedua.

Mengapa pemenuhan hak pilih warga DKI bermasalah? Apa yang kurang dari penyelenggara?
Iya, dalam proses pemutakhiran data pemilih, petugas memang mengalami banyak kendala, terutama di apartemen-apartemen. Nama-nama yang didapatkan dari pengurus apartemen banyak tidak sesuai dengan penghuni. Kadang RT/RW juga tidak terlalu aktif.

Kendala tersebut lantaran kapasitas petugas atau ada hal lain?
Perpindahan pemilih di Jakarta relatif cepat sehingga saat akan memilih tidak terdaftar karena terdaftar di tempat tinggal sebelumnya.

Kapasitas petugas KPPS di Jakarta, apakah sudah mumpuni?
Belum, atau setidaknya sesama KPPS dalam hal pemenuhan hak pilih saat pemungutan dan penghitungan suara tidak seragam. Misalnya, berkaitan soal kewajiban membawa KK bagi pemilih yang hanya punya KTP-E.

Mengapa bisa terjadi demikian?
Karena di pilkada lainnya, ketentuan membawa KK asli itu tidak ada. Perbedaan kebijakan inilah yang akhirnya membuat pemahaman KPPS berbeda.

Jadi, yang mewajibkan membawa KK itu hanya di Jakarta?
Iya, saya cek Banten enggak perlu KK. Mungkin karena KPU DKI belajar dengan kasus KTP palsu. Namun, kalau pemutakhiran datanya benar dan validitasnya kuat, persyatatan bawa KK bisa dihapus.

Apa yang wajib diperbaiki dalam putaran kedua nanti?
Data pemilih di Jakarta masih menyisakan masalah. KPU DKI harus serius memperbaiki data pemilih. (P-3)