TNI Setujui Kontrak Kolektif

MABES TNI menandatangani 62 kontrak barang dan jasa 2017 senilai Rp1,410 triliun. Sebagian besar kontrak untuk Badan Perbekalan (Babek) TNI.

Penandatanganan kontrak secara kolektif para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Mabes TNI dengan para mitra penyedia barang dan jasa itu disaksikan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Kasum TNI menegaskan selama ini penyerapan anggaran belum maksimal karena dinilai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di lingkup TNI.

"Suksesnya pembangunan nasional dimulai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan yang baik dan untungnya diikuti dengan realisasi anggaran ataupun kegiatan sesuai dengan program pelaksanaan secara disiplin," ujarnya.

Penandatanganan kontrak secara kolektif itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Panglima TNI kepada para Kepala Staf Angkatan dan Kasum TNI tentang perintah melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan anggaran TA 2017. Kebijakan tersebut terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sebagai realisasi dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang telah diterbitkan pemerintah.

Di Yogyakarta, Menko Polhukam Wiranto membuka secara resmi rakernas penanggulangan bencana. Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap para pejuang kemanusiaan dalam konteks bencana baik BNPB maupun BPBD di seluruh Indonesia.

Wiranto mengatakan secara kodrati manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan. Konteks itu telah tecermin dalam konstitusi Indonesia. "Ini artinya founding fathers sadar untuk membentuk pemerintahan dengan visi rakyat harus merasa aman dan terlindungi," kata Wiranto. (WJ/AU/Gol/P-2)