Wapres Nilai Kondisi ASEAN dan Tiongkok Stabil

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai hubungan negara-negara ASEAN dengan Tiongkok saat ini cukup kondusif jika dibandingkan dengan 2016.

Kondisi yang stabil ini memungkin negara ASEAN untuk melanjutkan perundingan kode tata perilaku (COC) Laut China Selatan (LCS). "Soalnya sekarang Filipina dengan Tiongkok bersahabat," kata Wapres di atas pesawat kepresidenan BAE-RJ 85 dari Bali menuju Jakarta, kemarin.

Komentar tersebut disampaikan terkait pidato kunci yang disampaikan Wapres dalam Pertemuan Samudra Dunia atau World Ocean Summit (WOS) 2017 di Nusa Dua, Bali, kemarin, yang menyebutkan pentingnya sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

Terkait perkembangan Tiongkok yang makin gencar membangun pulau buatan di kawasan yang menjadi perselisihan di Laut China Selatan, Wapres mengatakan semua pihak harus kembali pada hukum internasional untuk menanggapinya.

"Karena itu, kita harus mengikuti UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea). Karena UNCLOS itu kalau pulau buatan tidak masuk dalam kriteria itu. Jadi batas wilayah tidak bisa dihitung dari pulau buatan."

Menurut JK, meskipun bukan negara pengklaim, Indonesia akan terus menyerukan kepada semua pihak untuk saling menghormati dan saling menahan diri dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan.

Oleh karena itu, Wapres berpendapat bahwa Indonesia perlu mendorong ASEAN untuk melanjutkan perundingan COC yang mengutamakan pendekatan diplomatik yang damai dan berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS 1982.

Selain itu, di Bali, Wapres juga mengatakan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki potensi bahari yang sangat besar.

Hal ini mengingat 70% wilayah Indonesia terdiri atas lautan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Laut yang begitu luas serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi ekonomi dan ekologi yang sangat besar bagi Indonesia.

Namun, sebaliknya, potensi kerusakan alam yang ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan dapat menjadi ancaman dalam keberlanjutan pembangunan.

Saat ini berbagai permasalahan seperti pencemaran laut akibat industrilisasi, emisi karbon akibat polusi zat kimia sampah plastik, perubahan iklim serta penangkapan ikan secara illegal menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut.

"Pembangunan maritim yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem samudra amatlah penting. Pemerintah telah dan akan terus melakukan pembangunan kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis di bidang maritim." (OL/P-2)