Politikus Gerindra Nilai Posisi Indonesia Lemah

ANGGOTA Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo mengatakan pemerintah Indonesia harus punya perhitungan matang jika mau menghadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) lewat jalur arbitrase internasional.

"Kita harus berhitung, kalau terjadi ini apa sikap kita. Kalau berhenti operasi tentu kita alami kerugian terutama masyarakat di Papua. Ini harus diperhitungkan. Posisi kita memang lemah. Saya pesimistis bisa menang. Kita maju arbitrase kita tidak pernah menang," ujar Harry dalam diskusi Freeport: Kebijakan Pemerintah dan Ancaman Korporasi, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, kata Harry, Freeport saat ini menggunakan isu ketenagakerjaan untuk membuat posisi pemerintah Indonesia lemah. Selain itu, kelemahan lain yang digunakan Freeport ialah soal regulasi kontrak karya (KK).

Kondisi itu, sambung dia, sangat dipahami Freeport. Jika tidak, jelasnya, sudah barang tentu perusahaan Amerika Serikat dalam bidang pertambangan itu tidak akan membawa persoalan ini ke ranah hukum internasional.

"Freeport memahami kelemahan kita. Kalau kita kuat, tidak ada isu seperti ini. Saya duga ada pihak lain yang ingin ambil keuntungan dari kekuatan lain. Kecurigaan saya begitu percaya dirinya pemerintah mengambil sikap ini walaupun kita punya pengalaman buruk maju ke arbitrase. Tidak kecil kerugiannya secara materiil, belum secara nonmateriil," tegas Harry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean dalam kesempatan itu mengatakan hal senada. Dia menduga ada kepentingan negara tertentu yang menginginkan keuntungan dalam konflik pemerintah dengan Freeport.

"Apakah kemelut ini sengaja diciptakan karena papa-papa itu gagal dapat saham kemarin? Jangan kita berperang dengan kepentingan terselubung. Ada dugaan agenda tersimpan di dompet belakang. Di depan pura-pura nasionalisme, tapi diam-diam mengeruk keuntungan," kata dia.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK telah salah dalam mengambil kebijakan berkonflik dengan Freeport. "Padahal, pemerintah masih memiliki jalan lain yang bisa menjadi solusi atas konflik itu sendiri," imbuh Ferdinand.

Di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan gugatan ke arbitrase memang lebih baik dilakukan Freeport jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah.

Berbeda dengan Harry, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia pernah menang di commercial arbitration melawan Newmont terkait dengan kewajiban melakukan divestasi. (Nov/P-5)