Usulan Pemekaran Daerah Perlu Dihentikan

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) ingin menghentikan derasnya arus usulan pemekaran dari daerah. Hingga saat ini, ada 237 proposal pengajuan pemekaran daerah.

Hal ini dikhawatirkan menghabiskan anggaran daerah untuk biaya pemekaran dan bukan untuk aktif membangun daerah. "Ini kalau tidak dibendung akan terus ada. Padahal berapa biaya yang sudah dihabiskan untuk panitia tiap hari pergi ke sana kemari mengirim proposal? Itu kan ada perputaran dana. Saya khawatir di situ," kata Tjahjo saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, kemarin.

Tjahjo menegaskan proposal-proposal pemekaran itu pun hanya bisa ditampung tanpa bisa ditindaklanjuti. "Sehingga saya melihat usulan pemekaran ini mungkin bisa disetop dulu 5 tahun supaya pemerintah juga punya waktu fokus dalam penataan," tukasnya.

Meskipun demikian, Tjahjo memandang pemekaran memang masih perlu dilakukan terutama di beberapa daerah yang memiliki luas wilayah serta kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti di Aceh Timur, Kabupaten Bogor, Cirebon, dan Papua.

Adanya pemekaran di daerah tersebut di masa yang akan datang diharap bisa membuat penganggaran lebih fokus untuk membangun daerah. "Jangan sampai buat anggaran tanpa dasar yang jelas. Tata kelola dengan Musrenbang ini jadi perhatian utama agar ada hubungan baik antara pusat dan daerah," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun tidak menyetujui rencana moratorium pemekaran dari daerah. "Saya tidak setuju jika keinginan pemekaran dibatasi karena itu adalah hak warga," kata Komarudin.

Ia justru meminta Kemendagri teliti terhadap pemekaran dan penjagaan daerah perbatasan. Sebabnya, banyak daerah perbatasan terutama yang sangat strategis dalam perbatasan negara, namun belum diperhatikan.

Ia pun meminta agar ada pemekaran dan perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan, terutama Maluku Tenggara. Tak hanya itu, ia juga mengusulkan dibangunnya basis pertahanan di beberapa pulau yang ada di sana. (Put/P-4)