Kepala Bakamla Beri Klarifikasi Soal Anggaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo. Pemeriksaan yang telah digelar di Puspom TNI pada Kamis (26/1) terkait dengan pendalaman perannya selaku pengguna anggaran proyek satelit pemantau yang berujung suap Rp2 miliar.

"Kami juga mendapatkan informasi penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bakamla Arie Sudewo di Puspom TNI.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (26/1). Hal itu bisa dilakukan karena koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Puspom TNI. Saksi diperiksa selaku pengguna anggaran dalam proses pengadaan satelit pemantau," terang juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan perdana terhadap Arie dilakukan KPK untuk mengungkap proses pengadaan satelit pemantau sejak perencanaan sampai tanda tangan kontrak dengan perusahaan pemenang. Arie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka yang juga mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi.

"Kemudian saksi juga diklarifikasi terkait dengan alur proyek tersebut mulai proses perencanaan sampai dengan kontrak. Pemeriksaan terhadap saksi, Kepala Bakamla, dalam posisi saksi sebagai pengguna anggaran," kata dia.

Ia membantah pemeriksaan Arie Soedewo ditutup-tutupi dan pemeriksaan dilakukan di Puspom TNI karena yang bersangkutan memilki latar belakang TNI. Pemeriksaan kali ini hasil koordinasi dengan Puspom TNI untuk menuntaskan perkara suap terkait dengan pengadaan satelit pemantau di Bakamla.

Kasus itu bermula pada Rabu (14/12/2016), KPK menangkap tangan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Dia dicokok dalam suatu rangkaian penangkapan terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan alat keamanan laut.

KPK juga mengamankan Hardy Stefanus dari swasta dan pegawai PT Melati Technofo Indonesia M Adami Okta.

Eko diduga menerima Rp2 miliar sebagai bagian dari Rp15 miliar commitment fee, yaitu 7,5% dari total anggaran satelit pemantau Rp200 miliar. Paket pengadaan satelit pemantau Bakamla dengan nilai pagu paket Rp402,71 miliar sudah selesai lelang pada 9 Agustus 2016. (Cah/P-4)