Headline

Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Kapolri Minta Bantuan Redam Gejolak Media Sosial

MI
01/2/2017 07:55
Kapolri Minta Bantuan Redam Gejolak Media Sosial
(Antara/Akbar Nugroho Gumay)

KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) berkoordinasi dengan pejabat daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk meredam gejolak dari media sosial (medsos) jelang Pilkada Serentak 2017.

Jika tidak diawasi, menurut Tito, isu-isu yang beredar di medsos bisa mengacaukan situasi yang aman. "Ini (medsos) tidak ada struktur seperti media konvensional. Tidak ada tuannya. Semua orang bisa jadi pemilik dan punya akses. Jadi harus benar-benar diawasi," tutur Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Tito, semua pemangku kepentingan bersinergi menyukseskan Pilkada Serentak 2017 yang digelar di 101 daerah. Sinergi terpenting perlu dijalin ialah antara pemerintah daerah, kejaksaan, Sentra Gakkumdu, TNI, Polri, dan intelijen.

"Peran pihak lainnya juga tidak kalah penting, yaitu penyelenggara pemilihan umum, pasangan calon dan pendukungnya, tokoh masyarakat, partai politik, dan pemantau independen. Kita masih ada waktu untuk konsolidasi," jelasnya.

Suasana pilkada kali ini memang terasa panas dengan isu-isu yang bebas berseliweran di dunia maya. Tidak sedikit di antaranya yang tidak jelas kebenarannya alias informasi bohong (hoax).

DPR menyatakan masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah mengatasi masih banyaknya berita hoax yang beredar serta menjurus ke fitnah.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai upaya pemerintah serta aparat menegakkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun UU KUHP sejauh ini patut diapresiasi. Namun, upaya itu belum cukup.

Pemerintah dan aparat, ujar dia, harus lebih konkret dalam mendeteksi dan menertibkan sumber-sumber hoax agar tidak berkembang luas dan bekerja sama dengan perusahaan media massa maupun media sosial.

"Gerakan anti-hoax yang lahir dari masyarakat sebenarnya merupakan langkah yang cerdas. Tentu kita berharap pemerintah juga mendukungnya bahkan memasifkannya," ucap Jazuli.

Ia menegaskanFraksi PKS mendukung penuh gerakan itu dengan catatan benar-benar mengedepankan objekti-vitas dan tidak malah menjadi alat serang bagi pihak-pihak tertentu. (Deo/Ant/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya