Tuntutan Copot Fahri Hamzah Menguat

PERWAKILAN buruh migran Indonesia di Hongkong mengirimkan dua delegasi untuk mengadukan kicauan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan tersebut merupakan aduan kedua yang diterima MKD terkait cicit Fahri di Twitter.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlin-dungan Buruh Migran juga sudah melayangkan aduan pelanggaran etik Fahri. Dua pengaduan tersebut menuntut pencopotan Fahri sebagai pimpinan DPR.

"Kami bukan pengemis, kami bukan babu, kami be-kerja di Hong Kong. Kami menyumbang devisa untuk negara," ujar Ketua Lingkaran Aku Cinta Indonesia Nur Halimah, mewakili buruh migran, ketika menyampaikan aduan ke MKD, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Fahri dituding melecehkan profesi Tenaga Kerja Indoneia (TKI) di media sosial. Ia mencicit, 'Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela...'

MKD tengah melakukan verifikasi terhadap laporan pelanggaran etik yang dilakukan Fahri. "Dua laporan masih kita verifikasi terlebih dulu, apakah keduanya sudah memenuhi syarat. Kalau memenuhi langsung ditindaklanjuti," ujar wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding.

Ulah Fahri menambah panjang deretan aduan pelanggaran etik anggota DPR. Hal itu turut membuat citra DPR tidak cemerlang di-sertai kinerja yang kurang memuaskan.

Ironisnya, DPR tengah mengusulkan menambah kursi keanggotaan yang akan dibahas dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

"Ada hal yang sangat miris di balik tuntutan penambah-an keanggotaan DPR. DPR mestinya betul-betul mikir, apakah selama ini sudah mewakili seluruh aspirasi masyarakat," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Penambahan kursi anggota dewan belum tentu akan memperbaiki kemampuan menyerap aspirasi rakyat maupun memoles kinerja legislasi. Namun, yang bisa dipastikan, menurut Salang, kebutuhan anggaran bakal membengkak.

"Kecuali anggota DPR setuju penghasilannya mau saja dikurangi," cetusnya.

Politikus NasDem Jhonny Gerald Plate mengakui penambahan kursi sudah tentu berimplikasi pada penam-bahan pos belanja DPR. Untuk itu, rasionalitas harus ditekankan. "Harus dilihat secara rasional penambahan kursi itu supaya memenuhi unsur peningkatan keadilan antarwilayah dan memperbaiki kinerja DPR."

Di kesempatan yang lain, politikus PPP Ahmad Baidowi menyatakan Pansus RUU Pemilu menerima berbagai kritik dan masukan publik. "Tapi, publik juga harus memahami ada persoalan representasi keterwakilan yang harus dipikirkan. Semakin banyak wakil rakyat yang memikirkan nasib bangsa itu makin bagus." (Jay/P-1)