Pasangan Petahana Melerai Ketegangan

KOMISI Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar debat kedua calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Jumat (27/1). Debat berdurasi 2,5 jam itu diikuti oleh tiga pasangan calon. Mereka ialah pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Moderator debat ialah presenter Tina Talisa dan Eko Prasojo, dengan empat panelis, yakni peniliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, dan pakar sosial budaya, arsitektur, dan perancangan perkotaan Gunawan Tjahjono.

Debat yang berlangsung di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, Jakara Selatan, itu mengusung tema Reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta perencanaan tata ruang dan wilayah. Debat tersebut dibagi dalam enam segmen.

Suasana debat memanas ketika memasuki segmen ke-4 yang berisi tanya jawab antarpasangan calon. Bahkan, suasana kian memanas ketika Sylvi tidak mempu mengontrol waktu saat mengajukan pertanyaan kepada kubu Anies-Sandi pada segmen ke-5.

Pertanyaan Sylvi, "Ada survei dari koalisi warga Jakarta, ternyata 98% menyatakan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Berarti masyarakat tidak mengerti akses tentang RT/RW tersebut. Bahkan, ada produk hukum yang dibuat oleh Pergub 178/2015 tentang Penataan Kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang, Pergub 139/2016 tentang RPTRA 2010-2016 tentang kompensasi (Waktu habis dan mendapat peri-ngatan dari moderator.'') Sylvi tidak segera kembali ke tempat duduknya dan terus berusaha untuk menjelaskan maksud pertanyaannya sambil melangkah mendekati Anies.

Sambil berjalan ke arah Sylvi, Anies menyambar, "Jadi perta-nyaannya apa? Penjelasannya panjang, pertanyaannya enggan keluar." Suasana di ruang debat mendadak riuh. Basuki dan Djarot pun ikut berusaha untuk memisahkan Sylvi dan Anies karena Sylvi tampak tidak mengindahkan teguran bertubi yang disampaikan moderator.

Meski tidak ada petanyaan resmi, Anies mengatakan, "Enggak apa-apa. Saya tahu maksudnya, pertanyaannya dimunculkan di awal. Jadi, warga harus dilibatkan. Saya melihat ke depan pengelolaan perencanaan harus melibatkan warga, pemilik kota ini ialah warga. Itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga.

"Seusai debat, Basuki menjelaskan terpaksa ikut memisahkan Sylvi dan Anies karena kejadian itu persis di depan tempat duduknya. "Habis mereka berdua sudah kayak gitu. Persis di depan kami lagi, he he he," ucapnya sambil tertawa.

Selain itu, ketegangan antara pasangan nomor urut 1 dan 2 juga terjadi pada sesi tanya jawab di segmen ke-4. Saat itu Sandi bertanya kepada Sylvi, "Ibu Silvy sudah di birokrasi 38 tahun, melewati kepemimpinan beberapa gubernur dan posisi. Saya mau tanya, bagaimana tanggapan Ibu tentang reformasi birokrasi dan kepemimpinan Pak Basuki dibandingkan gubernur sebelumnya, dan apa pelajaran untuk membantu masyarakat Jakarta soal lapanganan kerja dan pendidikan?"

Sylvi menjawab, "UU Nomor 5/2014 tentang ASN, kita tahu betul dulu dan sekarang sebelum UU itu digunakan untuk mengatur kepegawaian. Sekarang prinsipnya ramping struktur dan kaya fungsi, dan semakin kemari harusnya lebih ramping dan kaya fungsi.

Sebanyak 71.779 PNS dan 68.649 PPS atau PHL memutuskan reformasi birokrasi lewat tes by computer, assessment, itu diperlukan, tapi jangan dengan rapinya sistem itu mencuat diskresi gubernur. Bahwa ini diperlukan orang yang sudah sekolah, saya yakin Pak Anis mengerti. Sistem pendidikan dipersiapkan apabila orang untuk dokter dipersiapkan tupoksinya atau pengetahuan kedokteran, bukan kemudian akhirnya jadi camat, lulusan IPDN mengurus soal tata air.

Di sini kita perlu dibenahi, penyempurnaan dan mari fit and proper test yang baik. Jawaban tersebut mendapat tanggapan dari Anies, "Saya melihat juga perhatian terhadap keadilan tidak jadi prioritas. Itu seperti kepala sekolah dan pegawai TU tunjangan kinerjanya itu berbeda. Di sinilah perlu tunjangan kinerja bukan hanya untuk birokrasi, tetapi juga perlu bagi 8.500 guru dan 31 ribu guru di madrasah yang juga membutuhkan tunjangan.

'' Agus dalam menanggapi pertanyaan Sandi tersebut menyatakan, "Terima kasih saya melihat taktik baik sekali bertanya pada kami untuk menyerang pasangan nomor dua begitu."Selanjutnya, ia mengatakan sepakat reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan banyak cara, tetapi yang jelas membangun birokrasi harus menggunakan hati.

"Ingat, birokrasi, sistem, itu intinya manusia yang terdiri dari pikiran dan hati. Dengan itu mereka bisa bekerja dengan baik optimal dan sebaik-baiknya. Kemudian aspek kedua rule of law atau good governance atau open governance, itu harus memahami rule of law atau supremasi hukum karena kita ingin birorasi bersih dan transparan."Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut menyaksikan debat kedua menilai sejumlah pertanyaan dalam debat kali ini terkesan didesain untuk mengkritik pasangan nomor urut 2. (Cah/P-3)