DPD Siapkan Akses Pengaduan

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) memprioritaskan agenda peningkatkan pengawasan terhadap kepala daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD periode 2016-2017, kemarin.

Ketua DPD Mohammad Saleh mengungkapkan banyak laporan yang menyingkap pungutan liar dan jual beli jabatan di lingkaran birokrasi daerah. DPD pun menyikapi dengan menginisiasi penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan pengawasan di daerah .

"Kami juga merasa perlu menyediakan akses pengaduan pelanggaran birokrasi bagi masyarakat. Hal itu perlu terus dikembangkan sebagai alternatif pencegahan pelanggaran birokrat," papar Saleh, di kompleks parlemen, Jakarta.

Di samping itu, seluruh senator menaruh perhatian terhadap berbagai konflik horizontal yang terjadi di daerah. DPD mendukung langkah pemerintah yang menindak tegas dan meningkatkan pengawasan media penyebar berita palsu.

"Berbagai bentrokan yang terindikasi isu SARA perlu diantisipasi karena begitu mudahnya infomasi penyulut konflik tersebar. DPD mengapresiasi pemerintah menindak tegas penyebar berita hoax di seluruh daerah," cetus Saleh.

Rapat paripurna juga mengumumkan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif DPD. Salah satunya, revisi beleid tentang pengelolaan kekayaan negara dan daerah. "Itu yang kami harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi stimulus tambahan," ujar Saleh.

Ia menambahkan DPD siap mengevaluasi Undang-Undang APBN 2017 dan rencana kerja pemerintah 2018 bersama eksekutif.

Di kesempatan yang sama, dua anggota DPD RI pergantian antarwaktu (PAW) dilantik. Keduanya AD Khaly dari Provinsi Gorontalo dan Mamberob Yosephus Rumakiek dari Papua Barat. Khaly menggantikan Hana Hasanah Fadel Muhammad yang maju sebagai calon Gubernur Gorontalo. Adapun Mamberob menggantikan Abdullah Manaray yang maju sebagai calon Gubernur Papua Barat.(Jay/P-1)