Semua Jamin Rawat Toleransi

TIGA pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sama-sama berjanji untuk merawat toleransi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Mereka juga berkomitmen untuk menentang setiap kelompok atau ormas yang antikeberagaman.

"Kami siap berada di depan untuk melawan dan menentang ormas apa pun yang anti terhadap toleransi dan kebinekaan," tegas calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat seusai berpidato di hadapan ratusan relawan dalam acara bertajuk Sore Bersama Pak Djarot di Sekretariat Galang Kemajuan Center, Jakarta, Minggu (22/1).

Menurutnya, pimpinan daerah tidak punya kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan. Hal itu merupakan domain pemerintah pusat.

Tapi, bukan berarti kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk menangkal penyebarluasan paham radikal oleh kelompok intoleran.

Ia mengungkapkan segera memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Langkah itu segera direalisasikan sehabis cuti kampanye. "Dengan FKUB pemerintah DKI bisa memastikan toleransi terjaga dan terjalin di antara seluruh umat beragama," ucapnya.

Djarot mengaku kecewa bila ada sekelompok elite tertentu yang se-ngaja memobilisasi ormas intoleran untuk kepentingan pilkada. "Wajar kalau sekarang kami banyak musuhnya, karena mereka yang biasa mau mengeruk itu takut kegunting kalau kami yang menang," ujarnya.

Dia mengaku tidak gentar menghadapi tekanan kelompok intoleran karena lebih banyak warga Jakarta yang cerdas dalam membaca setiap persoalan. "Semakin dihadang, saya sama Pak Ahok semakin seneng, rapopo. Ini negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya dan Pak Ahok punya hak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur," tegasnya.

Kekuatan bangsa
Calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menilai kemajemukan sebagai sebuah kekuatan bangsa. Dengan demikian, setiap orang tetap bisa hidup harmonis dan memandang persatuan sesuai norma hukum yang berlaku.

"Jadi tidak ada seorang pun dan organisasi yang kebal hukum. Tetapi, semua harus dilihat konteksnya. Ada alasan-alasan mengapa kelompok masyarakat melakukan sesuatu," katanya.

Menurut dia, banyaknya aksi intoleran yang mengidapi masyarakat bisa dicari solusinya. Dalam kasus tersebut pemerintah perlu mengambil posisi sebagai fasilitator sekaligus jembatan komunikasi antara kelompok masyarakat yang kebetulan berselisih paham.

Sementara itu, calon wakil gubernur momor urut 3 Sandiaga Uno mengatakan, munculnya radikalisme disebabkan ketidakadilan pembangunan di masyarakat. "Kebanyakan radikalisme itu karena adanya ketidakadilan dan frustasi disebabkan impitan ekonomi atau ajaran-ajaran yang salah," jelasnya.

Berkenaan dengan hal itu, pihaknya berupaya untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah melalui kewirausahaan dan pendidikan yang memadai. "Terkait hal itu, saya dan Mas Anies akan prioritaskan program yang mengedepankan pendidikan, kewirausahaan, pembukaan lapangan kerja, dan sembako murah," paparnya. (Gol/Ant/P-3)