Peminat Komnas HAM cuma Dua

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) betul-betul kehilangan daya tarik. Sejak lowongan untuk menjadi komisioner periode 2017-2022 dibuka pada 22 Desember 2016, baru dua orang yang mendaftarkan diri.

Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan fenomena itu saat berkunjung ke kantor Media Indonesia, Jakarta, kemarin.

"Pendaftaran sudah dibuka satu bulan lebih, tetapi yang mendaftar baru dua orang. (Pendaftaran) hanya tersisa satu bulan lagi. Kelihatannya lama, tapi waktu akan berjalan cepat," ujarnya.

Pada Pasal 83 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan Presiden selaku kepala negara. Harkristuti mengatakan jumlah itu tak pernah terpenuhi. Namun, sangat minimnya animo untuk mendaftar jadi anggota Komnas HAM tetap memprihatinkan. Sekadar gambaran, komisioner Komnas HAM 2012-2017 berjumlah 13 orang, hasil seleksi dari 363 pendaftar.

Ditegaskan Harkristuti, berbagai upaya untuk menjaring calon komisioner Komnas HAM sudah dilakukan. Tim pansel, misalnya, mengirimkan surat ke universitas dan organisasi masyarakat agar akademisi ataupun aktivis mendaftar. Mereka pun mendorong langsung beberapa tokoh yang berkualitas dan berintegritas, termasuk dari wilayah timur Indonesia, untuk mencalonkan diri.

"Semua bisa ikut asal memenuhi kriteria berkewarganegaraan Indonesia, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang HAM, berusia 40-65 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana," jelas Harkristuti.

Kurangnya minat masyarakat untuk terjun langsung di Komnas HAM, paparnya, tidak terlepas dari situasi dan gambaran buruk yang tengah membalut lembaga itu. "Banyak isu HAM, intoleransi, tetapi Komnas HAM tidak ada suaranya. Ditambah lagi dengan kasus dugaan korupsi (pengeluaran dana fiktif) di Komnas HAM beberapa waktu lalu."

Kendati masih krisis peminat, bukan berarti siapa saja yang mendaftar akan langsung diterima demi memenuhi kuota komisioner. Tim pansel tetap akan menerapkan standar ketat.

Pemuas pemerintah
Pegiat HAM Todung Mulya Lubis menengarai sepinya peminat untuk menjadi komisioner Komnas HAM diakibatkan kinerja lembaga itu menurun. Ia juga menilai Komnas HAM kini menjadi sangat birokratif dan tidak tanggap terhadap permasalahan. "Saya rasa faktornya karena itu ya. Mereka kini lebih birokratif dan terkesan hanya menjadi pemuasan citra pemerintah," ucapnya.

Selain itu, Todung melihat ada perpecahan di tubuh Komnas HAM karena perebutan jabatan. Belum lagi dukungan politik dari pemerintah sangat lemah.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis menyatakan untuk mengembalikan citra Komnas HAM dibutuhkan tokoh-tokoh yang benar-benar mampu memimpin dan bekerja sama. "Harus ada perbaikan mulai dari dalam. Semua itu butuh waktu." (Put/X-8)