Dana Parpol Ditanggung Negara 50%

KPK jadi salah satu lembaga yang menyetujui partai politik mendapat kucuran dana besar dari negara.

Dana itu dinilai penting untuk meningkatkan sejumlah hal, salah satunya rekrutmen dan kaderisasi di partai.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kembali menyampaikan wacana tentang usulan dana partai politik (parpol) 50% ditanggung negara.

"KPK mengusulkan agar negara ikut membantu pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kondisi geografis. Porsi ideal diusulkan 50% dari kebutuhan parpol dengan kenaikan bertahap secara proporsional," kata Laode.

Laode menyebut semestinya anggota parpol diisi orang-orang terbaik supaya ketika dia terpilih dalam jabatan publik tidak lantas melakukan korupsi. Selain kaderisasi dengan kucuran dana itu, pendidikan politik diharapkan semakin meningkat dan masyarakat harus mengetahui keberadaan partai politik.

Salah satunya dengan memberikan air time pada setiap parpol untuk menyampaikan program-programnya. Pendidikan politik penting untuk kemudian masyarakat memilih pemimpin mereka.

Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan di kampungnya di Tobasa, Sumatra Utara, setiap warga yang memilih dalam pilkada diberi uang Rp500 ribu. "Saya berani menyampaikan pada Pilkada 2015 yang jadi bupati minimal (bayar) Rp30 miliar," beber Trimedya.

Setelah terpilih, untuk mengganti uang yang telah keluar, mereka bakal melakukan korupsi.

Oleh karena itu, kata Laode, dengan uang itu diharapkan, ada keseimbangan antara parpol dan negara. (Cah/P-2)