Perkuat Pos Lintas Batas

MASALAH minimnya personel yang bertugas di pos lintas batas negara (PLBN) sebaiknya segera dituntaskan. Pasalnya rencana pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan tidak akan maksimal tanpa dibarengi penguatan PLBN.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie menyambut positif upaya pemerintah untuk melibatkan TNI dalam percepatan pembangunan. Hanya saja, ada hal lain yang mungkin perlu diperhatikan, yakni persoalan pengawasan lalu lintas barang dan orang yang masuk ke Tanah Air.

"Saat ini Ditjen Keimigrasian terbentur dengan jumlah sumber daya manusia (SDM). Personel di lingkup Imigrasi hanya mencapai 8.000 orang dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah," ujar Sompie.

Ia pun menyarankan agar prajurit TNI yang telah purnabakti agar bisa diperbantukan sebagai petugas imigrasi di PLBN. Solusi itu dipandang lebih bagus ketimbang memberdayakan tenaga alih daya yang mungkin bakal bermasalah karena adanya moratorium.

Plt Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengaku tidak ada kendala mengenai rencana penempatan prajurit TNI di wilayah perbatasan. Mungkin yang menjadi kendala hanya pada internal TNI, apakah bersedia memutasi prajurit mereka atau tidak.

Menurut dia, setiap daerah terutama yang berada di perbatasan pasti menyambut baik kehadiran prajurit tersebut. "Tapi ini baru rencana dan akan dirumuskan. Kalau mereka mau dimutasi, ya tidak ada masalah. Daerah siap saja," kata Hadi.

Hal senada dilontarkan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Menurutnya, Pemprov Kaltara siap mendukung dan bakal memberikan lahan kosong untuk TNI. Lokasi yang potensial itu, seperti di Sei Menggaris, Krayan, Long Nawang, Sebatik, dan Delta Kayan.

"Masalah perbatasan ialah transportasi angkutan dan ini sejak Orba. Masyarakat di Krayan sejak Januari-Mei tidak bisa masuk ke pusat dan harus mengitari tiga wilayah dulu. Ada penerbangan, tapi mahal dan susah untuk berobat," tandasnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendaftarkan 1.106 pulau yang belum memiliki nama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini. Langkah itu dilakukan pemerintah guna menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Gol/Adi/P-5)