Kawasan Perbatasan Minim Perhatian

PEMERINTAH berencana memeratakan pembangunan di seluruh wilayah perbatasan di Tanah Air terutama dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela-sela Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perbatasan terpanjang di dunia, satu tingkat di bawah Kanada. Namun, pemberdayaan di kawasan tersebut sangat minim sehingga rentan terjadi aksi kriminalitas, seperti penyelundupan narkotika, senjata api, dan penjualan manusia.

"Pemerintah sudah sadar perlu adanya pemerataan penduduk di seluruh lini perbatasan supaya ada kehidupan, ada satu sentra ekonomi baru yang terus berada di wilayah perbatasan itu," ujar Wiranto.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi konsentrasi TNI yang lebih banyak berada di Pulau Jawa. Padahal, TNI punya pengalaman terkait dengan peningkatan pembangunan suatu daerah, semisal program transmigrasi dan swasembada pangan di era Orde Baru.

"Kenapa transmigrasi berhasil? Karena adanya fasilitas, sekolah, puskesmas, dan pasar. Apalagi, untuk membuat tangsi (barak) militer baru, harus ada fasilitas itu semua. Inilah yang mempercepat pertumbuhan suatu daerah," jelas Wiranto.

Ia meminta bantuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayah perbatasan untuk memberikan informasi dan rekomendasi perihal wilayah yang cocok ditempati prajurit militer dari Pulau Jawa.

Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP menambahkan, anggaran percepatan pembangunan tersebar di 28 kementerian. Bahkan, infrastruktur selama dua tahun belakangan telah dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Tahun ini adalah membangun kawasan ekonomi supaya tumbuh, bangun pasarnya, puskesmas yang bisa rawat inap, koperasi, BUMN, dan ada cabang perbankannya," ujar dia.

Transmigran
Kalimantan Barat mengembangkan transmigrasi lokal dengan membidik kawasan perbatasan sebagai lokasi penempatan. Tercatat ada 271 keluarga di tiga kabupaten yang menjadi calon transmigran. Sebagian besar bakal ditempatkan di kawasan perbatasan dengan Malaysia.

"Transmigrasi lokal diprioritas di kawasan perbatasan (dengan Malaysia). Ada di daerah Ketungau, Kabupaten Sintang; Sekayam, Kabupaten Sanggau; dan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat Sri Jumiadatin.

Dari Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan tunjangan guru di perbatasan jangan luput dari perhatian. Sekretaris Daerah NTT Fransiskus Salem mengaku menerima keluhan dari sejumlah guru yang tidak menerima tunjangan perbatasan seperti yang disampaikan pemerintah.

"Tunjangan perbatasan pun belum merata karena tidak semua guru yang bertugas di wilayah perbatasan menerima tunjangan itu," ujarnya. (PO/AR/P-5)