Dari Alexis hingga Korupsi Dana RW

DEBAT perdana pilgub DKI Jakarta yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, berakhir bak film dengan cerita yang menggantung, misalnya soal keberadaan hotel eksklusif Alexis yang dipersoalkan kandidat nomor urut 3 Anies Baswedan.

Ada pula tentang potensi penyelewengan dana dari program Rp1 miliar per RW yang ditawarkan calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono.

Bicara lebih lanjut soal Alexis, kubu Anies menyatakan ingin memicu gerakan sosial agar masyarakat makin sadar adanya kemaksiatan di depan mata yang tetap dipelihara.

“(Alexis) ini lambang yang harus diperhatikan bersama, bukan cuma tugas pemda. Kebatilan itu bukan untuk dipropagandakan selama dia ada. Intinya, ini biar orang tahu,” jelas ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera, kepada pewarta, kemarin.

Mardani mengakui adanya hambatan jika melulu melihat dari sisi peraturan dalam hal penutupan tempat-tempat semacam itu. Terlebih, ada oknum yang melindunginya. Karena itu, gerakan sosial akan lebih efektif.

Perda No 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan menyebut penutupan tempat hiburan dimungkinkan jika ditemukan narkoba. Bila kegiatan prostitusi yang ditemukan, hanya diberi peringatan.

Sementara itu, untuk menjawab keraguan banyak pihak, juru bicara Agus, Rico Rustomobi, mengatakan dana Rp1 miliar per RW yang diambil dari APBD itu nantinya pasti akan dipertangungjawabkan di akhir tahun.

Warga bakal mendapat pendampingan di tingkat kelurahan hingga RW. “Pendampingan bisa dari unsur universitas, LSM, dan institusi lainnya,” ucap Rico.

Rico menyebut program Rp1 miliar per RW itu nantinya diusulkan RT/RW yang bisa dalam bentuk pembangunan fisik maupun nonfisik. “Teknisnya tentu akan ada petunjuk teknis dengan pergub,” pungkas Rico. (Kim/Nyu/P-1)