Jangan Anggap Enteng Tenaga Kerja Asing Ilegal

DI berbagai kesempatan inspeksi, warga negara asing (WNA) ditemukan bekerja secara ilegal di Indonesia. Meski jumlahnya relatif tidak banyak, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah serius menangani persoalan tersebut.

"Biarpun masih sedikit, jangan dianggap enteng. Harus dievaluasi apakah akan berkembang biak, atau tidak. Kalau memang terus bertambah dan potensial menyebabkan maraknya pelanggaran hukum, pemerintah bisa moratorium (bebas visa) dulu," ujar Hikmahanto saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Hikmahanto mencontohkan WNA asal Tiongkok yang sangat berpotensi membanjir ke Indonesia sebagai tenaga kerja ilegal. Pasalnya, pemerintah Tiongkok memang mendorong agar warga negaranya mencari pekerjaan di luar negeri.

Jumlah angkatan tenaga kerja Tiongkok terlalu besar untuk dapat ditampung lapangan kerja di dalam negeri. "Harus dipastikan yang masuk ke Indonesia benar-benar wisatawan. Soalnya, kalau sudah melewati imigrasi bandara, sulit untuk mengawasi kegiatan WNA yang sudah ada di dalam. Apalagi dengan kebijakan bebas visa, orang yang punya paspor bisa sangat mudah masuk. Enggak ada beban psikologis bakal ditolak masuk di imigrasi," paparnya.

Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mendo-rong DPR bisa mengegolkan pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Ditambahkannya, pembentukan Pansus itu bisa menjembatani kerja sama komisi dan mitra kerjanya di pemerintah yang memang lintas sektor dalam hal tenaga kerja asing ini. Komisi III DPR sendiri sudah memiliki Panja Pengawasan Orang Asing.

"Saya berharap Panja bisa ditingkatkan menjadi Pansus," ucapnya.

Ia menyebut, pembentukan Pansus ini agar mencegah Indonesia menjadi Afrika selanjutnya. Dari tayangan dokumenter National Geographic yang ia saksikan, sejumlah negara di Benua Afrika sudah kebanjiran tenaga kerja asal Tiongkok.

"Ada orang-orang Tiongkok di pasar tradisional Afrika jualan ayam. Kalau kaya begini, nanti orang kita dapat pekerjaan apa," cetus anggota F-Demokrat itu.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya akan menanyakan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rapat dengar pendapat terkait kebenaran informasi soal kedatangan pekerja Tiongkok secara masif. Ia juga menyebut pentingnya koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Di Komisi III kan sudah ada Panja Orang Asing. Kalau kita di Komisi I akan bekerja melalui mitra-mitra kami," kata Bobby.

Komisi I juga akan meminta keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait berita-berita yang beredar liar tentang kedatangan jutaan pekerja asal Tiongkok ke Indonesia. "Kalau cuma hoax, kami minta blokir saja situsnya," cetus anggota F-Partai Golkar itu.(Deo/Kim/P-1)