Camat Jago Tembak dan Hasrat Tjahjo Kumolo

SIANG itu 26 Desember 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendadak mendatangi Gedung A Kemendagri. Petugas pengamanan dalam yang semula agak bersantai sontak menjadi kalang kabut. Mereka tidak menyangka orang nomor satu bakal datang di saat seluruh kantor kementerian tengah sepi karena tengah cuti bersama Natal.

Tjahjo kemudian memasuki ruangan tempat ia berkantor. Setelah itu, ia mengecek ruangan wartawan di sayap kiri Gedung A yang sedang direnovasi. Lampu-lampu dan pendingin ruangan, yang sebelumnya mati, dinyalakan. Sang menteri pun merasa nyaman.

Dalam perbincangan selama 15 menit dengan wartawan, ia melontarkan gagasan agar praja IPDN dibekali pelatihan wajib militer sehingga lulusan IPDN bisa mengoperasikan senjata.

"Kalau negara dalam keadaan ancaman perang, anak-anak IPDN yang nantinya jadi camat setidaknya bisa menembak, tidak berlatih lagi," kata Tjahjo saat itu.

Ide wajib militer pertama kali dicetuskan Tjahjo saat memberikan kuliah umum di IPDN pada 16 Desember 2016. Masa wajib militer diusulkan hingga 7 bulan lamanya.

"Sebagai Mendagri, saya mengusulkan lulusan praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan. Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," tambahnya.

Meski belum terlaksana dalam waktu dekat karena belum resmi, Tjahjo ingin agar alumni IPDN bisa dijadikan pasukan cadangan Bela Negara.

Wajib militer merupakan kewajiban seorang warga negara berusia 18-27 tahun untuk memegang senjata, menjadi tentara dan mengikuti pendidikan militer hingga sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu bisa menjadi tentara cadangan.

Gagasan militeristik Tjahjo itu tidaklah terlalu mengejutkan. Sebagai anggota DPR selama 30 tahun atau enam periode, ia banyak berkecimpung di Komisi I yang salah satunya bermitra dengan Kemenhan dan TNI.

Saat sertijab dengan mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen PDIP itu bercerita sebelum menjabat, ditawari Presiden Jokowi tiga jabatan yakni menhan, menlu, dan mendagri.

Saat kunjungan kerja di Bali 28 Maret 2015, Tjahjo mengakui ingin menjadi menhan. Sayang, jabatan itu telah diplot untuk Ryamizard Ryacudu. "Saya ditawari dua pilihan saat itu mau menjadi menteri apa ngurus partai? Mau tidak mau saya menerima tawaran itu (jadi mendagri)," ungkapnya.

Menurut Tjahjo, jabatan mendagri merupakan garis tangan. Ia punya ayah angkat, yakni mantan Mendagri almarhum Soepardjo Roestam. Namun, ide wajib militer bagi praja IPDN justru mengusik pertanyaan apakah mendagri masih punya hasrat terpendam menjadi menhan.(Erandhi Hutomo Saputra/P-5)