Capres Diprediksi tidak Membeludak

PENIADAAN ambang batas pencalonan presiden diprediksi tidak membuat pencalonan presiden ramai. Kebutuhan logistik dan pendanaan politik akan membuat parpol berpikir seribu kali untuk mencalonkan figur masing-masing.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pilihan sistem itu tidak akan membuat jumlah calon presiden membanjir.

Persyaratan logistik alias pendanaan politik akan membuat para calon presiden berpikir berulang kali sebelum maju, selain kebutuhan adanya mesin politik berupa paprol.

Di samping itu, Mulfachri memprediksi bakal ada syarat-syarat administratif tambahan dari KPU jika peniadaan ambang batas presidensial itu digolkan. Ia memprediksi, dengan semua persyaratan itu jumah pasangan calon presiden-wakil presiden di 2019 hanya mencapai empat.

"Secara alamiah akan ada seleksi yang tentu sekalipun dibuka sedemikian besar untuk mencalonkan diri bagi siapa pun, saya berkeyakinan tidak akan banyak jumlahnya sebagaimana yang dikhawatirkan," tutup dia.

Sementara itu, Partai Golkar berpandangan adanya ambang batas pengusungan calon presiden berguna untuk membentuk pemerintahan yang didukung kuat oleh parlemen.

"Bagi Golkar, secara prinsipiil adalah bagaimana supaya calon (presiden) ini lebih awal kita konsolidasikan sehingga nantinya siapa pun yang menang dari calon yang ada ini dapat dipastikan bahwa dukungan dari parlemen itu kuat," ujarnya.

Untuk sementara, pendukung peniadaan ambang batas presidensial itu datang dari empat parpol, yaitu Gerindra, PKB, Hanura, dan PAN. Adapun yang masih ingin mencantumkan ambang batas presidensial ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, PPP, NasDem. Partai Demokrat masih enggan mengungkap pilihan.

Empat bulan
Presiden Joko Widodo berharap RUU Penyelengaraan Pemilu dapat selesai dalam waktu empat bulan ke depan.

"Saya kira bulan keempat insyaAllah selesai," ujar Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan atau aspirasi dari setiap fraksi terkait dengan ambang batas baik parlemen maupun pencalonan presiden.

"Karena menyangkut PT baik PT parpol yang lolos di DPR maupun presiden, tentu masing-masing punya strategi. Tapi yang penting bagi pemerintah kualitas pemilu harus ditingkatkan," terangnya.

Tjahjo pun mengatakan pada prinsipnya arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pembahasan RUU pemilu adalah poin-poin yang sudah baik tetap dipertahankan, dan untuk yang belum baik nanti disempurnakan.

Itu semua harus dilakukan tetap dengan memperhatikan aspirasi baik di masyarakat maupun partai politik melalui perpanjangan fraksi.

Mengenai ambang batas parlemen, Tjahjo mengatakan pemerintah tetap bertahan di angka 3,5%. Bahkan, kata dia, kalau bisa, ambang batas parlemen ditingkatkan. Hal itu dilakukan demi peningkatan kualitas demokrasi.

"Kami tetap masih mengajukan 3,5%, dalam arti ya nanti majunya berapa, mau naik 4 atau 5 karena ada fraksi yang sudah statement kalau bisa di atas 5, tapi ada yang masih mau minta 0%. Kalau kami ya berpegang yang sudah ada. Kalau bisa, ditingkatkan," tandasnya.(Nur/P-4)