RUU Siswanas Mampu Redam Praktik Jual Jabatan

PENGUATAN sistem pengawasan dianggap mampu untuk memberantas praktik dagang jabatan yang dilakukan kepala daerah. Karena itu, Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional didorong masuk ke program legislasi nasional.

“Itu yang kami usulkan. Supaya seluruh fungsi pengawasan terintegrasi dan kinerja pemerintahan sampai ke tingkat daerah menjadi lebih baik,” ujar anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, Minggu (8/1).

Menurutnya, sistem pengawasan internal daerah yang dilakukan inspektorat tidak pernah berjalan efektif. Sebab, inspektorat di daerah masih menjadi satuan birokrasi yang berada di bawah kepala daerah.

"RUU Siswanas itu semangatnya mengintegrasikan seluruh inspektorat yang selama ini fungsinya mandul dan tidak optimal," ujar dia.

Ia menganggap menyatukan dan menarik seluruh fungsi pengawasan ke pusat efektif menghindarkan daerah dari berbagai praktik jual beli jabatan.

"Selama belum begitu, jual beli jabatan dan rekrutmen PNS yang ditarik bayaran itu tidak bisa pernah diselesaikan. Kecuali, pengawasaan kelembagaan ditata secara baik," pungkas Arif. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah