Ade Komarudin tidak Terima Putusan MKD

POLITIKUS Golkar Ade Komarudin berencana melayangkan banding terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Ia keberatan dengan putusan MKD yang memberhentikannya secara sepihak sebagai pimpinan DPR lantaran dianggap melanggar etik.

“Ini menyangkut nama baik, bukan soal jabatan,” ujar Ade Komarudin alias Akom di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/12).

Ia mengungkapkan pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR tidak menjadi persoalan. Asalkan, kata dia, upaya penggantiannya itu dilakukan sebagaimana mestinya. Ia kecewa dengan langkah politik di MKD yang turut mencemarkan nama baiknya.

“Perlu saya tegaskan, dari awal sudah saya sampaikan soal penggantian itu saya tidak masalah. Saya sampaikan rapopo, ikhlas, tawakal. Tapi sejak jadi anggota DPR sejak 1997 selalu berusaha menjaga nama baik, dan itu tidak mudah,” ujar Akom.

Akom dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPR lantaran dianggap melanggar etik anggota dewan. Ia dituduh menyalahgunakan kewenangan ketika menyetujui untuk melimpahkan pembahasan penyertaan modal negara kepada sejumlah BUMN ke komisi XI DPR. Seperti diketahui, seluruh pembahasan PMN untuk perusahaan pelat merah merupakan kewenangan komisi VI DPR sebagai mitra kerja BUMN.

Putusan kontroversial MKD tersebut dibacakan hanya beberapa saat sebelum penggantian Ketua DPR. Alhasil, rapat paripurna menyetujui pengangkatan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Tapi, seluruh pimpinan MKD membantah putusan etik tersebut merupakan skenario untuk menjegal Akom.

Menurut Akom, ia perlu mengambil tindakan supaya tidak ada lagi tradisi politik kotor seperti ini. “Jadi saya tegaskan jangan dikait-kaitkan penggantian ketua DPR, tapi ini murni soal mencari kebenaran. Sesuatu yang perlu diluruskan, karena apa yang menimpa saya bisa sama terjadi juga dengan yang lain,” ujar dia.

Ia pun mengaku tak menghadiri serah terima jabatan Ketua DPR lantaran harus menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri. “Saya kecapean, sudah tidak kontrol hampir beberapa tahun. Ternyata saya harus kontrol kesehatan dan selama ini saya terlalu sibuk,” kata Akom.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan Akom layak mendapatkan jabatan penting sebagai kompensasi pencopotannya dari kursi pimpinan parlemen. “Saya akan habis-habisan memperjuangkan Akom supaya menempti posisi penting.”

Tapi, partai Golkar juga menghormati sepenuhnya putusan MKD. Ia membantah bila putusan mahkamah kehormatan dewan di parlemen merupakan skenario untuk menjegal Akom sebagai Ketua DPR. Idrus memastikan pertimbangan MKD bebas campur tangan politik fraksi dan internal Golkar. “Saya sudah pernah katakan, ada atau gak ada putusan MKD itu memang penggantian ketua DPR tetap jalan,” kata dia. OL-2