Merawat Kemajemukan Harus Dimulai dari Penegakan Hukum

BANGSA Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan yang genuine dan kokoh bukan sekadar seremonial untuk menunjukkan keberagaman. "Kerja merawat kemajemukan harus dimulai dari penegakan hukum atas mereka yang mengancam kemajemukan itu sendiri," tegas Ketua Setara Institute, Hendardi dalam pernyataan persnya, Kamis (1/12).

Dia menyoroti kegiatan Apel Nusantara Bersatu yang diprakarsai TNI pada Rabu (3/11) yang dinilainya hanyalah obat penawar generik yang tidak akan memperkokoh kemajemukan sesungguhnya.

Menurut Hendardi, langkah TNI mengambil prakarsa yang seolah-olah menyelamatkan kemajemukan, secara normatif dapat dibenarkan, meskipun secara prinsip dapat saja dipersoalkan. Tetapi TNI bukanlah satu-satunya tempat bergantung, karena TNI adalah alat pertahanan. "Namun hal ini dapat dimaklumi karena elemen pemerintah dan partai politik gagal mengambil peran nyata mengatasi persoalan," ujarnya.

Lebih jauh Hendari mengatakan, berbagai kecemasan dan ketegangan sosial justru telah efektif digunakan oleh TNI sebagai cara untuk memupuk supremasi militer di hadapan rakyat, bahwa seolah-olah TNI yang paling mampu mengatasi persoalan, sehingga memupuk legitimasi bagi mereka mengambil peran sosial politik lebih dari sekadar alat pertahanan.

Oleh karena itu, Hendari mengingatkan bahwa tugas utama merawat kemajemukan adalah tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. "Karena itu Presiden Jokowi harus memimpin pemulihan kemajemukan yang terkoyak ini secara lebih komprehensif dan berkelanjutan dan tidak membiarkan merebaknya bentuk dan prakarsa kelompok-kelompok tertentu mengibarkan persatuan dan kesatuan seremonial dan imitasi yang hanya menguras energi serta membuat bingung publik." OL-2