Ahok Seperti Dihantam Tsunami

PENGAMAT Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta mengatakan, calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, seperti sedang dihantam gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini seolah menghapus seluruh kebaikan dan kegigihan Ahok membangun Jakarta.

Kata dia, kepesertaan mantan Bupati Belitung Timur itu dalam Pilkada DKI Jakarta tidak berjalan mulus. Ahok berada dalam pusaran berbagai tuduhan, termasuk kasus dugaan penistaan agama yang kini sedang dalam proses hukum. "Sebagai manusia normal Situasi batin Ahok tentu mengalami ketidakseimbangan. Ekspresi wajah Ahok akhir-akhir ini juga terlihat tidak seperti biasanya seperti sedang memikul beban berat di tengah proses kampanye sedang berlangsung," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/12)

Secara psikologis, lanjut Ramses, Basuki Purnama mengalami tekanan. Hal ini tergambar secara gamblang dari raut wajahnya belakangan ini terutama sesaat setelah selesai diperiksa penyidik maupun sesaat berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Proses Pilkada yang sedang ikuti Ahok tentu sudah tidak berjalan secara demokratis dan terbuka.

"Jika dua pasangan lainnya (Agus-Sylvi dan Anis-Saniago) lebih merdeka dalam melaksanakan pilkada ini, sebaliknya bagi pasangan Ahok-Djarot, yang mengalami tekanan, baik secara hukum maupun secara politik."

Situasi psikologis yang dialami Ahok tergolong langka di Indonesia karena kasus Ahok diperlakukan secara khusus. Kapolri harus melangkahi aturan telegram Kapolri sebelumnya yang mengatur tentang penundaan proses hukum terhadap calon hingga Pilkada selesai. Namun, kata Ramses, aturan ini harus dilonggarkan demi memenuhi rasa keadilan pihak lain.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia itu menambahkan, Pilkada DKI Jakarta nampak tidak berjalan seimbang. Ada calon yang diuntungkan dan ada calon yang dirugikan. Peristiwa ini tentu membaca citra buruk terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

Bukan tidak mungkin apa yang dialami Ahok hari ini menjadi referensi daerah lain di Indonesia melakukan hal serupa. Negara sepatutnya melindungi hak-hak politik warga negara sehingga tidak terkesan tunduk pada kekuatan-kekautan lain yang mereduksi nilai-nilai demokrasi, imbuh Ramses. OL-2