Presiden: Korpri harus Netral dan Profesional

KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mesti menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2017. Sebagai pelayan publik, anggota Korpri tidak boleh terkotak-kotak karena kepentingan politik dan birokrasi serta harus mengedepankan profesionalitas dalam melayani masyarakat.

Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Upacara hari ulang tahun (HUT) Korpri ke-45 bertema 'Bersama Korpri Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara' di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).

"Momentum Pilkada serentak harus dijadikan Korpri sebagai ujian netralitas dan profesionalisme. Pengabdian korpri bukan untuk kelompok dan individu melainkan kepada negara bangsa dan rakyat," ujar Jokowi.

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai instansi pemerintahan tampak hadir mengikuti perayaan tersebut. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Jokowi meminta Korpri mengesampingkan ego sektoral dan mental priyayi. Energi Korpri mesti difokuskan pada upaya pembenahan kualitas layanan publik. Rakyat, sambung Jokowi, butuh anggota Korpri yang disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi kerja.

"Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral mental priyayi mental penguasa koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Utamakan pada hal yang lebih substantif dan konkret bergerak," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah tengah serius memberantas pungutan liar dan korupsi. Ia pun meminta Korpri berdiri di garis terdepan dan berkontribusi terhadap upaya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari suap dan korupsi akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Berikan pelayanan publik yang makin murah, cepat, akurat dan lebih baik lagi. Dengan pelayanan publik prima sesungguhnya Korpri berada di garis depan perjuangan agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era global," katanya.

Korpri, lanjut Jokowi, tidak boleh berhenti berinovasi dalam menciptakan layanan publik terbaik. Korpri harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

"Lanjutkan revitalisasi, reaktualisasi dan inovasi dalam proses reformasi birokrasi. Hilangkan kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional," tandasnya. OL-2