Penanganan Kasus Lambat karena Kekurangan SDM

KEJAKSAAN Agung mengaku masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga jaksa untuk menopang percepatan penanganan berbagai kasus di lembaga itu. "Kita sudah ajukan permintaan penambahan SDM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tetapi masih moratorium. Jumlah jaksa kita baru ada 8.000 orang dan itu masih kurang, belum lagi di posisi lain juga sama," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto seusai beraudiensi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Gedung Kejagung, Jakarta, kemarin.

ICW bertandang ke Korps Adhiyaksa, antara lain untuk meminta mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan sejak semester I 2010 hingga semester I 2015. Secara umum, ICW menilai kejaksaan kurang terbuka atas informasi penanganan kasus sehingga menyebabkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja lembaga itu menjadi lemah. "Akses informasi penanganan perkara di kejaksaan sangat lemah. Akibatnya, pengawasan atas kinerjanya pun sama. Maka kami meminta kejaksaan membuka akses untuk masyarakat agar tahu kelanjutan penangan setiap perkara dan sekaligus bisa mengawasinya," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah.

Ia meminta Kejagung bersama jajarannya seperti kejaksaan tinggi untuk memberikan informasi atas perkara yang ditangani. Selama ini, kejaksaan terkesan tertutup dari masyarakat yang ingin mengetahui kinerja penindakan. "Contohnya ICW yang kerap meminta data dan informasi, terakhir hanya memiliki tahun 2013 saja. Itu pun dari 1.646 perkara hanya 364 masuk ke penyidikan atau 22,1%, sedangkan 1.282 entah apa statusnya," ungkapnya. Di lain pihak, Amir Yanto mengatakan pihaknya sudah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk meminta informasi terkait dengan penanganan perkara. Meski demikian, memang terdapat hambatan dalam penyediaan informasi akibat kekurangan sumber daya manusia. "Saya kurang tahu enggak maksimal itu kenapa, itu kan urusan IT. Kemudian itu diakibatkan kekurangan SDM, bukan hanya pelayanan di pusat, melainkan juga di daerah." Kejaksaan, imbuhnya, sudah melakukan perbaikan dengan mengoptimalkan kinerja.