Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Koruptor

MASYARAKAT dituntut cerdas menentukan pemimpinnya pada Pilkada serentak 2017. Momentum pesta demokrasi di 101 daerah itu harus bisa menyaring pemimpin yang kotor, terjerat kasus hukum, dan tersangka korupsi, supaya tidak menjadi kepala daerah.

"Saat muncul calon-calon yang bermasalah dengan hukum maka pemilih dituntut menjadi pemilih yang kritis. Mencermati dan mencari tahu latar belakang dan informasi soal calon kepala daerahnya," tegas Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi Media Indonesia, Senin (31/10).

Menurutnya, masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus ikut ambil bagian dalam membentuk masyarakat pemilih yang aktif dan kritis dalam pilkada. Itu supaya pemilihan harus paham siapa calon kepala daerah yang patut dipilih.

"Maka tokoh masyarakat juga harus mengajak pemilih untuk selalu mengonfirmasi latar belakang dan informasi soal calon," ujarnya.

Titi melanjutkan, KPU juga mestinya membuka diri soal latar belakang dan riwayat hidup calon, terutama calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Tidak hanya melakukan sosialisasi soal tata cara pemilihan tapi sosialisasi soal riwayat calon yang merupakan prasyarat resmi calon," tutupnya. (X-12)