Indonesia Juara 1 Berantas Korupsi

WAKIL Presiden Jusuf Kalla heran dengan banyaknya orang yang melakukan korupsi di saat pemerintah dan aparat penegak hukum tengah gencar memberantas korupsi dan menegakkan antikorupsi.

Padahal sudah ada ratusan orang dari mantan menteri, anggota DPR, dan kepala daerah yang masuk penjara karena korupsi.

"Hanya orang-orang yang ber-nyali yang berani melakukan korupsi saat ini," kata JK saat membuka Anti-Corruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, kemarin (Senin, 25/10). JK menyebut tidak ada negara di dunia ini yang berhasil memenjarakan koruptor dalam kurun 10 tahun terakhir.

Ia menyebutkan sedikitnya ada 9 menteri, 17 gubernur, dan 46 anggota DPR, serta puluhan bupati dan anggota DPRD yang ditangkap karena kasus korupsi. "Bahkan ada tiga ketua umum partai, yakni Demokrat, PPP, dan PKS, Ketua MK dan KPU, ada juga Gubernur BI," ujar JK.

Menurut JK, Indonesia nomor satu di dunia dalam pemberantasan korupsi. Hingga saat ini belum ada negara lain di dunia yang mampu mengungguli rekor penindakan koruptor di Indonesia.

"Kalau dalam penindakan hukum, Indonesia juara dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menghukum koruptor seperti di Indonesia," kata dia.

Meski sudah banyak bukti pejabat negara yang dipenjara karena korupsi, tidak memberi efek mengurangi perilaku korupsi. Hal itu disebabkan perilaku dan moral pejabat tersebut yang benar-benar korup dan sistem yang belum berjalan dengan baik.

Itu sebabnya, bagi JK, mengubah sistem perlu dilakukan agar menghindari orang untuk berbuat korupsi. "Tidak hanya menghukum, tapi juga mengubah sistem. Korupsi sudah lintas sektor dan agama, sipil, dan militer.''

Secara detail
Ketua KPK Agus Rahardjo yang juga menjadi pembicara meminta anggaran program pemerintah disusun secara mendetail sebelum akhirnya diusulkan ke DPR untuk menghindari celah korupsi. "Sehingga ketika disetujui, tidak ada pekerjaan rumah lagi, melainkan bisa langsung dijalankan.

"Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak perlu membuat pemerintah di daerah takut melaksanakan prog-ram selama perencanaannya telah tersusun secara mendetail dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Masalahnya banyak program yang disetujui DPR masih berupa 'gelondongan' dalam wujud besar sehingga pekerjaan rumahnya masih banyak.

''Agus mencontohkan, di Amerika Serikat, sebelum diajukan ke parlemen, pemerintah telah menyusun secara mendetail anggaran pegawai.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan pencegahan korupsi harus dimulai dari sektor hulu, yakni lingkungan pendidikan dan keluarga. Jika dilakukan, hal itu mampu menanamkan nilai moral yang baik untuk menjadi tindakan nyata lewat keteladanan.

"Harapan kita nantinya muncul akademisi antikorupsi yang mampu meningkatkan citra kaum cendekia sebagai garda terdepan antikorupsi di Tanah Air," ujarnya. (Ant/P-2)