Tim 10 DPD RI Mulai Bekerja

TIM 10 DPD RI bentukan pimpinan DPD RI mulai Senin (26/9) bekerja. Mereka bertugas untuk mencari, menghimpun, dan mengkaji data dan informasi masalah Irman Gusman yang disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam perkara kuota gula impor.

Tim 10 terdiri atas 10 senator, yaitu Juniwati Tedjasukmana Masjchun Sofwan (senator asal Jambi), Intsiawati Ayus (senator asal Riau), Djasarmen Purba (senator asal Kepulauan Riau), Ahmad Hudarni Rani (senator asal Kepulauan Bangka Belitung), Muhammad Asri Anas (senator asal Sulawesi Barat), Gede Pasek Suardika (senator asal Bali), Andi Muhammad Iqbal Parewangi (Ketua Badan Kerjasama Parlemen, senator asal Sulawesi Selatan), Ahmad Subadri (senator asal Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo (Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Anang Prihantoro (senator asal Lampung). Koordinatornya Asri, sedangkan juru bicaranya Iqbal.

Tim terbentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah DPD RI yang penetapannya melalui Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 01/Pimp/I/2016-2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Permasalahan Terkait Kasus Irman Gusman tertanggal 19 September 2016. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 10 berada di bawah pimpinan DPD RI.

Tim mengundang sejumlah pihak terkait mulai hari Senin (26/9). Tim 10 mengundang Ketua RT, ajudan, pengawal, woorijder, penjaga, dan supir yang bertugas saat kejadian atau mengetahui peristiwa pada 17 September 2016 itu.

“Kita ingin mengumpulkan informasi dan mendalami kasus ini mulai dari latar belakang hingga terjadinya peristiwa penangkapan,” kata Asri di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI.

Iqbal menambahkan, dalam melaksanakan tugasnya tim ini menganut sejumlah prinsip, yaitu obyektif, independen, komprehensif, dan zero tolerance.

Keseimbangan data dan informasi diperlukan. Tidak kalah pentingnya, tidak boleh membenturkan antara empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum.

“Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum bukan dua hal bertentangan. Dua hal mulia itu ada pada siapapun yang punya integritas tinggi. Komitmen penegakan hukum tidak membuat orang-orang KPK kehilangan empati kemanusiaan, misalnya. Begitu pula sebaliknya, empati kemanusiaan secara personal dari sejumlah senator dan tokoh terhadap Pak Irman jangan diartikan komitmen mereka lemah terhadap penegakan hukum. Jangan latah membelah hal yang tidak patut dibelah. Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum itu dua sisi dari satu koin bernama integitas,” tegas Iqbal.

Ditegaskan lagi oleh Asri, dalam menjaga keseimbangan sesuai prinsip keadilan, Tim 10 mengimbau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Sebab, dalam penjelasan KPK sendiri juga terdapat informasi yang belum klir.

Contohnya, dalam jumpa pers pimpinan KPK menyebut Irman memberikan rekomendasi kuota gula impor. Tapi setelah Direktur Utama Bulog dan Menteri Perdagangan memberikan klarisifikasi bahwa CV SB yang disangkakan memberikan suap kepada Irman tidak terdaftar sebagai importir gula, KPK kemudian mengatakan kepada pers bahwa Irman diduga terlibat memperdagangkan pengaruh untuk urusan distribusi gula impor.

“Jadi harus kita cari kebenaran informasinya. Ini tugas lembaga, karena peran Irman tidak bisa dilepaskan dari DPD RI,”kata Asri.

Bagi kepentingan mencari informasi yang lengkap dan melakukan pengkajian yang mendalam, Tim 10 akan mengundang semua pihak terkait antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direktur Utama Bulog, Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak terkait lainnya.

“Undangan untuk semua pihak terkait itu sudah kita layangkan, dan sebagian besar sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka,” ujar Iqbal.

Dia melanjutkan, Tim 10 akan bekerja selama tiga bulan.

“Tetapi dalam dua pekan ini kami akan membuat simpulan sementara setelah semua narasumber berdiskusi dengan Tim 10. Kami bekerja sprint-marathon. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama,” ujar senator asal Sulawesi Selatan ini. (RO/OL-3)