Waduh Pengadaan Perabotan Rumah Dinas DPR jadi Ladang Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan. Tindak pidananya terjadi dalam tahapan pembelian perabotan untuk mengisi hunian tersebut.

“(Objek kasusnya yakni) kelengkapan ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Senin (26/2).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan kasus ini bukan penerimaan suap, maupun gratifikasi. Lembaga Antirasuah mengendus adanya kerugian keuangan negara yang terjadi atas permainan kotor para tersangka.

Sebelumnya, KPK menaikkan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR ke tahap penyidikan. Keputusan itu disepakati dalam rapat ekspose kasus.

“Bahwa betul, pimpinan, pejabat struktural di Kedeputian Penindakan termasuk penyelidik, penyidik, dan penuntut, itu sudah bersepakat melalui sebuah gelar perkara, disepakati naik pada proses penyidikan,” katanya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci kronologi perkaranya. Tapi, Lembaga Antirasuah pasti menetapkan tersangka jika kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda