Pekerjaan Rumah Budi Gunawan Tingkatkan Kinerja BIN

PRESIDEN Joko Widodo mengusulkan Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso kepada DPR.

“Presiden sudah menyampaikan surat kepada Ketua DPR Ade Komarudin, yaitu usulan penggantian Kepala BIN. Diusulkan nama baru, yaitu Budi Gunawan,” kata Mensesneg Pratikno di Jakarta, kemarin.

Menurut Pratikno, alasan pergantian ialah kepentingan regenerasi dan jangka waktu jabatan Kepala BIN tidak kaku mengikuti periode tertentu.

Ketua DPR Ade Komarudin mengakui pihaknya tidak akan berlama-lama dalam memproses surat Presiden dengan mengagendakan rapat pimpinan fraksi, Senin (5/9).

“Kami tidak ingin menunda-nunda. Setahu saya, semua fraksi punya hubungan baik dengan Pak BG. Jadi, diperkirakan lancar,” ujar Ade.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung Muradi, Budi Gunawan memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memperbaiki kinerja BIN. Pasalnya, BIN telah kehilangan fokus dalam mengelola data dan informasi telik sandi.

“Selama ini regenerasi di BIN terkesan mandek. Sekitar 70% anggota intelijen berasal dari TNI. Padahal, kalau manajemen bagus, regenerasi bisa diserahkan kepada internal BIN,” ungkap Muradi.

Muradi berharap perbaikan manajemen internal BIN didukung peralatan mutakhir. “Kalau manajemen dan alatnya sudah baik, data intelijen yang dihasilkan juga bagus.”

Di sisi lain, lanjut Muradi, Presiden membutuhkan sosok yang bisa dipercaya sebagai mata dan telinga kepala negara. Dia yakin rekam jejak Budi tidak akan banyak menuai protes. “Posisi Kepala BIN tidak bersinggungan langsung dengan publik.”

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sangat mendukung Budi Gunawan diangkat menjadi Kepala BIN. Menurut Tito, Budi merupakan sosok yang tepat karena kapabel dan berpengalaman di bidang intelijen.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menambahkan, mekanisme penggantian Wakapolri menunggu Budi Gunawan resmi dilantik sebagai Kepala BIN. “Penggantian posisi Wakapolri akan ditetapkan oleh Dewan Kepangkatan dan Pejabat Tinggi Polri.” (Kim/Pol/Nic/FL/X-4)