Publik Butuh Gagasan Baru di Debat Kedua, Bukan Pamer Program Era Jokowi

DEBAT kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mengusung tema berkaitan dengan ekonomi. Tema yang cukup berbobot itu harus jadi ajang mengeluarkan gagasan anyar dari tiga calon wakil presiden (cawapres).

"Kita pengennya selain evaluasi ke belakang, juga inginnya kan ada gagasan-gagasan yang baru gitu ya," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Penasaran Peran Gibran di Debat yang Resmi-resmi Aja?', Minggu (17/12).

Bhima juga memprediksi debat kedua tersebut jadi ajang memamerkan program di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, legasi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melanjutkan program ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Debat Cawapres, Gibran Bakal Lengkapi Gagasan Prabowo

"Saya duga sih akan ada ejek-ejekan misalnya yang satu panjangnya jalan tol gitu ya akan dipamerkan, jadi keberhasilan-keberhasilan dari Jokowi yang akan dipamerkan dan mengulang saja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," ucap Bhima.

Selain itu, bila salah satu cawapres mengkritik program Jokowi, ada potensi dibalas Gibran. Misalnya, menyentil tak bersyukur atas keberhasilan program ayahnya.

Baca juga: Kaesang Puji Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024

"Ketika kemudian dikritik mungkin nanti jawaban-jawabannya adalah 'Oh berarti tidak mensyukuri pembangunan infrastruktur yang dilakukan era Jokowi gitu ya Pak Jokowi telah berhasil'," ujar Bhima. 

Ia menekankan Gibran harus mengeluarkan gagasan baru. Karena publik butuh jawaban yang bukan template meneruskan program pemerintah sebelumnya.

"Misalnya bagaimana Indonesia bisa sedikit lebih hati-hati dengan pinjaman dari China. Bagaimana misalnya soal bonus demografi dikelola gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya memang substantif," kata Bhima.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 yang kali ini diperuntukan bagi cawapres. Tema yang diangkat pada debat yang digelar 22 Desember 2023 itu meliputi ekonomi, baik kerakyatan, maupun digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/D, infrastruktur, dan perkotaan. (Z-10)