Wamendes Pimpin Rapat Pemenangan Prabowo-Gibran, Pengamat: Abuse Of Power Terang Benderang

TINDAKAN Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo yang memimpin rapat pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo-Gibran dinilai membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dugaan itu menurut pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago adalah kekhawatiran yang dirasakan masyarakat setelah anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon wakil presiden.

"Yang begini, model-model begini, bagaimana kita mengatakan pemilu itu lapangan datar. Tidak terjadi abuse of power. Seorang Wamen yang directement direct (arahan langsung) bisa membantu presiden, sekarang membantu anak presiden," kata Pangi, Selasa (31/10).

Baca juga: KPU Digugat Rp70,5 T, Gerindra Serahkan ke Pengadilan

Penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu muncul setelah beredar luas atau viralnya video berisi seseorang yang disebut sebagai Wamendes tengah memimpin rapat untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Tindakan yang dilakukan Wamendes itu sebenarnya dinilai sebagai dampak langsung keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seorang kepala daerah maju dalam pemilihan presiden walaupun usianya belum 40 tahun.

Baca juga: PDIP Sebut Pencalonan Gibran Bentuk Politik Pembangkangan

Menurut Pangi, banyak pihak yang telah mengingatkan hal itu akan tetapi keputusan yang memuluskan langkah Gibran sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo untuk masuk kategori cawapres itu nyatanya tetap terjadi.

"Ini yang sebetulnya yang kita risaukan, kita ingatkan jauh-jauh hari. Hati-hati. Kalau sudah anak presiden yang maju bertarung, begini akibatnya. Enggak disuruh, dikerjain. Semua ngambil muka, menghadap ke presiden bahwa udah tenang anak bapak udah aman," katanya.

Tindakan yang dilakukan Wamendes Paiman itu dinilai dengan istilah mengambil muka atau mencari muka yang berarti ingin dilihat oleh Presiden, bahwa dia telah bekerja membantu anaknya sebagai penerus kepemimpinan ke depan.

"Enggak disuruh kerja, kerja. Begitu, untuk mengambil muka ke presiden bahwa sudah bekerja untuk mengamankan anak presiden," kata Pangi menegaskan hal itu sebagai suatu pelanggaran.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah itu pun disebut telah merusak demokrasi di Indonesia karena termasuk sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan salah satu pihak peserta Pilpres yakni pasangan Prabowo-Gibran.

"Sayang anak! Sayang anak! Sayang anak! Ini terbukti. Sehingga, Pemilu kita ini betul-betul sudah ternodai. Tidak fair dan tidak baik untuk demokrasi ke depan. Ketika memang anak presiden (ikut Pilpres) kemudian tiba-tiba ada statement lagi viral seperti ini, pekerjaan kampanye yang dilakukan oleh Wamen ini," tutur Pangi.

Dalam video berdurasi hampir dua menit, seseorang yang terlihat seperti Wamendes Paiman Raharjo terlihat berbicara dalam forum resmi kepada sekelompok orang di suatu tempat. Orang tersebut mengatakan bahwa rapat kali ini adalah yang kedua kalinya digelar.

Orang yang diduga Wamendes itu pun menegaskan kesepakatan seluruh pihak yang hadir untuk membantu Gibran untuk memenangkan Pemilihan Umum 2024. Hasil rapat mereka bahkan juga diakui telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan ketua-ketua pemenangan Prabowo.

"Nah, itu yang saya sebut dengan potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu sudah terang-benderang. Nah, kalau memang video ini bukan hoaks berarti kan sudah membuktikan bahwa ini model-model begini sesuai dengan perkiraan kita, sesuai dengan yang kita duga dari awal," ujar Pangi menanggapi.

Tak hanya melibatkan presiden dan tim pemenangan Prabowo, orang yang diduga sebagai Wamendes itu juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gibran terkait materi rapat tersebut yakni pembentukan Ketua Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC). 

Lebih parahnya, orang yang berbicara itu mengaku akan membantu tapi tidak ingin terlihat karena jabatannya sebagai wakil menteri. Keputusan untuk tidak tampil ke publik diakui untuk menghindari hukuman yang dikatakan dengan istilah "penalti" olehnya.

Pangi pun meyakini kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan akan terus terjadi apabila pencalonan Gibran diteruskan. 

"Akan banyak terjadi model-model begini. Mengambil muka, gak disuruh kerja pun kerja untuk menyenangkan anak presiden. Sayang anak! Sayang anak! Sayang anak!," katanya. (RO/Z-7)