Srikandi Bhayangkara Melayani Sepenuh Hati

PAGI itu, Minggu (19/2/2023), suasana di arena car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, terbilang tidak biasa. Ratusan orang yang datang untuk sekedar menghirup udara segar sembari olahraga dan jalan santai beringsut ke arah sumber keramaian.

Dari kejauhan tampak beberapa ekor kuda dengan polisi wanita di atas pelana berjajar rapi seolah-olah siap menunggu perintah. Di bagian lain, puluhan polwan juga terlihat berpatroli menyusuri jalan menggunakan sepeda dan golf car.

Para srikandi Korps Bhayangkara itu melempar senyum menyambut warga Ibu Kota. Mereka juga dengan ramah melayani permintaan setiap pengunjung CFD yang ingin mengabadikan gambar atau sekadar berbincang. Keakraban tanpa sekat terpancar jelas.

Puluhan personel Polda Metro Jaya berseragam ini sengaja hadir untuk memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat menjalankan aktivitas, sekaligus untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan tersebut.

Hadirnya polisi wanita di tengah masyarakat memang memberi warna. Hal itu pula yang dilakukan Polwan Bhabinkamtibmas Polsek Sukahaji (Polres Majalengka) Briptu Nia saat menunaikan tugas patroli kewilayahan di Desa Jayi, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (13/6).

Briptu Nia dengan sabar memberikan imbauan kepada anak-anak yang tengah bermain agar rajin belajar guna meraih sukses serta menaati perintah orangtua. Diharapkan kedatangan personel ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sehingga tercipta situasi kamtibmas aman dan kondusif.

Dalam realitasnya, tugas yang diemban polwan ternyata tidak mudah. Para perempuan tangguh ini harus mampu menuntaskan kewajibannya demi menjawab harapan publik. Mereka juga dituntut profesional meski terkadang dihadapkan dengan dilema antara tugas dan keluarga, seperti cerita dalam film Hanya Manusia garapan Divisi Hubungan Masyarakat Polri.

Film berdurasi 91 menit ini mengisahkan tentang perjuangan seorang perwira bernama Annisa (Prisia Nasution), anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, mengungkap sindikat penculikan anak di bawah umur. Tekanan pun semakin berat dengan banyaknya korban dan pada saat bersamaan adik satu-satunya polwan itu juga ikut diculik.

Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, polwan sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pengayoman perempuan Indonesia.

Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang atau sebesar 49,42% dari total jumlah penduduk yang mencapai 270.203.917 jiwa pada September 2020.

Ia menyebut jumlah polwan hanya 24.437 orang (5,8%) dari total jumlah anggota Polri sebesar 418.043. "Artinya saat ini masih sangat diperlukan lebih banyak polwan," kata Poengky.

Mengacu pada Grand Strategy Polri 2016-2025, Polri berada di tahap strive for excellence (berjuang untuk bisa unggul) menjadi polisi kelas dunia. Adapun langkah yang wajib diambil demi menjadikan polwan berkelas dunia ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas.

"Untuk meningkatkan kualitas polwan, maka pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan profesionalitas polwan harus menjadi kebijakan pimpinan Polri," ujarnya.

Baca juga: Bahas Kesetaraan Gender, Kapolri Ingin Pasukan Perdamaian Perempuan Bakal Diperbanyak

 

Pelaksana polmas
Keberadaan polwan sudah diperlukan sejak awal kemerdekaan seiring perjuangan bangsa ini mempertahankan kemerdekaan. Pada awalnya keberadaan polwan bertujuan untuk membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang mekibatkan kaum hawa, baik wanita itu sebagai korban maupun pelaku.

Di zaman Belanda, jika ada kejahatan yang melibatkan perempuan, saat dibutuhkan penggeledahan dan pemeriksaan, pejabat polisi yang bertugas meminta bantuan istri-istri mereka untuk memeriksa dan menggeledah.

Setelah proklamasi kemerdekaan, upaya melibatkan kepolisian dalam tugas kepolisian sudah dimulai di Malang, Jawa Timur. Pada saat itu di Malang ada kamp tahanan (interniran) Belanda yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Di zaman Jepang, mereka mendapat perlakukan yang tidak menyenangkan.

Namun, di tangan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk, ada upaya untuk memperbaiki perlakuan terhadap para interniran itu agar lebih manusiawi. Oleh karena itu, dididiklah 25 orang perempuan muda untuk menjadi polisi meski tidak diberi pangkat.

Pendidikan dimulai pada 29 September 1945, yang meliputi pendidikan dasar kepolisian. Selama mereka menjalani masa pendidikan, Kepala Polisi Negara Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo pada saat itu ikut menyaksikan. Meskipun begitu, status para perempuan tangguh ini tetap sipil.

Brigjen Juansih dalam buku Polwan Untuk Negeri: Bunga Rampai, Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi, mengatakan lazimnya organisasi dipimpin oleh seorang pria, Namun, perkembangan zaman menuntut wanita pun harus mampu memimpin sebuah organisasi. Banyak sosok wanita hebat yang menjadi pemimpin dan berhasil.

"Keberadaan pemimpin perempuan di era modern menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, terutama dari segi pemikiran, ide, dan kreasi dalam mewujudukan tujuan-tujuan pelaksanaan program, termasuk dalam pelaksanaan program polmas di kepolisian," kata Juansih.

Ia menyebut tantangan dalam menerapkan polmas tentu menjadi trigger atau pemicu bagi polwan untuk all out di lapangan. Polwan sebagai pelaksana polmas memiliki keunikan tersendiri, tidak saja karena menguasai teknik dan strategi dalam penerapan polmas, tetapi juga karena keuletan dan kesabarannya dalam membangun sinergi dengan masyarakat.

Baca juga: Kapolri Pastikan Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat Perdagangan Orang

 

Raih kepercayaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh personel Polri memperbaiki kultur pelayanan untuk meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Lakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan, hingga penyelesaian perkara," kata Sigit, beberapa waktu lalu.

Sigit juga mengingatkan jajarannya untuk menjalankan tugas dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang mencederai rasa keadilan publik, dan memiliki sense of crisis (kepekaan). "Masyarakat melihat bahwa Polri harus profesional, polisi humanis, dan mampu tegas. Hal negatif dan perilaku menyimpang harus dihindari semaksimal mungkin."

Pembenahan di internal Polri yang dilakukan Jenderal Sigit berhasil membawa sentimen positif masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat

“Kepercayaan publik terhadap Polri terus bergerak positif. Terbaru, angkanya kembali meningkat, menjadi 73,2%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024, secara virtual, Minggu (30/4).

Publik tetap memiliki harapan besar agar pengungkapan berbagai kasus yang membelit internal Polri berjalan secara transparan, adil, dan tuntas. Harapan ini, menurut pengamat sosial dan pengajar Universitas Muhammadiyah Malang, Ahmad Fatoni, sekaligus menunjukkan kepercayaan publik pada Polri agar kian optimal menjaga muruah institusi.

Untuk menjaga muruah kepolisian, pimpinan Polri perlu bijak melayari gelombang politik yang selalu berubah dan segera fokus pada upaya untuk meningkatkan sikap integritas dan profesionalitas setiap aparat polisi.Masih banyak personel Polri yang memiliki integritas dan loyalitas tanpa batas untuk mengabdi kepada negeri ini.

Semoga kehadiran personel Korps Bhayangkara di negeri ini semakin menambah rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Polri juga dituntut mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum dan memastikan tegaknya keadilan. Rastra Sewakottama. (J-2)