Legislator Komisi VI: PNM Bisa Berperan Mengentaskan Kemiskinan

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengatakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini bisa mengentaskan kemiskinan melalui progam-program yang sudah dijalankan. Hal ini mengingat PT PNM mengalami perkembangan yang pesat di Bali pada masa Pandemi Covid-19. 

“Kalau hal ini, ini bisa digarap terus secara masif, di semua daerah wilayah Republik Indonesia ini, saya yakin ini juga akan membantu mengentaskan kemiskinan,” kata Ananta Wahana kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (25/3/2023). 

“Hari ini, terbukti bahwa PMN hadir itu di dalam ikut menyelesaikan krisis kaitannya dengan pandemi Covid-19,” sambungnya. Lebih lanjut, kata Ananta, juga membeberkan fakta perkembangan PNM dalam membantu masyakat setempat.

Baca Juga: 14 Juta UMKM Ibarat 'Lilin' Bagi Perekonomian Nasional

“Rakyat yang sampai ratusan ribu tidak bekerja, kemudian bisa diberi pinjaman, kemudian akhirnya bisa berpenghasilan, bisa menjadi tulang punggung keluarga karena banyak laki-lakinya pada saat pandemi ini di PHK, tidak berpenghasilan. Melalui PMN ini, saya yakin bahwa dia juga mengajarkan bagaimana membuat suasana gotong-royong di antara masyarakat,” ujar Ananta.

Kendati demikian, Legislator Dapil Banten mendorong agar PNM juga harus mendapatkan sosialisasi Kebijakan Masif sampai ke tingkat Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan agar PNM tidak mendapatkan gangguan dari pesaing-pesaingnya di daerah. “Agar gerakannya PT PNM ini tidak diganggu oleh pengganggu-pengganggu yang merasa terganggu di daerah. Atau lebih tepatnya para rentenir,” beber Ananta.

Baca Juga: Dorong Gen-Z Bangun Reputasi, PNM Gandeng UGM Edukasi Cakap Medsos

Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan menyebut PT Pemodalan Nasional Madani tak perlu diberikan bantuan oleh negara. Sebab, kata Ananta perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan. "Rasanya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah tidak perlu lagi dibantu keuangan oleh negara. Misalnya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)  tidak perlu lagi. Karena sekarang ini yang awalnya Rp7 triliun sampai sudah Rp50 triliun. Kalau itu tadi luar biasa,” ucapnya.

“Ya, saya berharap kalau di Bali tadi sudah Rp500.000 antara Bali dan NTT, ini harus masif sampai ke tingkat desa. Sehingga masyarakat-masyarakat itu bisa terbantu dengan permodalan dan bisa bekerja lebih baik lagi," tutup Ananta. (S-1)