ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendesak pengungkapan dugaan keterlibatan politisi dalam peredaran narkoba yang disebut sebagai narcopolitics. Pengungkapan secara tuntas dapat memberantas bisnis haram tersebut.
"Dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan narcopolitics, siapa saja yang terlibat, polanya seperti apa. Nah setelah ada gambaran itu ya kita bisa bersama-sama memberantas itu semua," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).
Taufik mengatakan bila narcopolitics itu adanya, perlu dilakukan langkah efektif memberantasnya. Pria yang akrab disapa Tobas itu menekankan jangan sampai bisnis haram itu digunakan politikus untuk kepentingan politik khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Ongkos Pemilu Tinggi, Politisi Rawan Bisnis Narkoba
"Kita menyusun langkah-langkah apa yang efektif dan efisien, dan optimal menanggulangi itu, apabila memang betul ada ya konsep narcopolitics," ujar Taufik.
Selain itu, perlu ditelurusi juga apabila ada keterlibatan dari aparat penegak hukum (APH). Berkaca dari kasus eks Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Putra yang terjerat jual sabu sitaan Polres Bukittinggi.
Baca juga: Paloh Temui Prabowo, BPIP: Silahturahmi Politik Jaga Konsensus Bernegara Jelang Pemilu 2024
"Kita meminta baik APH, kepolisian atau pun Badan Narkotika Nasional (BNN), membuat gambaran pola, pola peredaran narkotika yang melibatkan APH, atau melibatkan politikus seperti dikatakan ada. Sehingga dari pola itu kita bisa lakukan pencegahan untuk ke depannya," jelas Taufik.
Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose mengungkap soal fenomena keterlibatan tokoh politik dalam peredaran narkoba yang disebut sebagai narcopolitics. Petrus memperoleh informasi itu dari Kapolda dan Gubernur Sumsel. (Z-3)
