NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Alasan KPU tidak Hadirkan Saksi di Persidangan Gugatan Partai Prima

Media Indonesia

08/3/2023 00:58

Alasan KPU tidak Hadirkan Saksi di Persidangan Gugatan Partai Prima — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari(MI / Susanto)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diketahui sama sekali tidak menghadirkan saksi saat persidangan gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat (Jakpus). Ketua KPU Hasyim Asy’ari menilai sejak awal gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima berada di luar kewenangan PN Jakpus.

"Gugatan dan sengketa tentang partai politik jalurnya adalah Bawaslu dan PTUN. Dengan demikian ketika perkara dibawa ke ranah gugatan perdata ke PN Jakpus, KPU berpendapat hal tersebut bukan kompetensi PN," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga :

Menurut Hasyim, KPU merupakan pihak yang paling mengetahui kronologis perkara Partai Prima. Sehingga KPU merasa tidak perlu lagi untuk menghadirkan saksi dalam perkara tersebut mengingat KPU merupakan pelaku kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai.

"Berdasarkan dua hal tersebut, KPU tidak menghadirkan saksi dan KPU cukup menghadapi sendiri persidangan tersebut," ujarnya.

Baca Juga :

Diketahui, dalam persidangan di PN Jakpus, KPU hanya memberikan kuasa kepada 43 anggota dan staf KPU RI untuk memberikan keterangan. Selain itu, KPU RI juga tidak menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut. Sementara itu, Partai Prima mengirimkan dua saksi. Di mana kesaksian mereka dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan salah satu pertimbangan itu, majelis hakim kemudian meminta KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Namun hal tersebut, kemudian berdampak pada penundaan Pemilu 2024. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda

Berita Lainnya

Konsekuensi Perppu Nomor 2 Tahun 2020
26/12/2016 08:23
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
Politik Uang Pilkada, Kapolri: 11 Kasus Tuntas
10/12/2016 01:06
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengaku telah menindak 25 kasus politik uang selama gelaran Pilkada serentak 2018.
Pilkada Malut, KPU: Pencabutan SKCK Tidak Pengaruhi Hasil Pilkada
10/12/2016 01:06
Empat Napi Dituntut karena Bagi-Bagi Uang untuk Pilih Cagub
10/12/2016 01:06
Terdakwa MGS Intan Dermawan, yang merupakan narapidana kasus korupsi, diduga membagi-bagikan uang kepada narapidana lainnya. Hal itu dimaksudkan agar memilih pasangan urut nomor tiga dalam pemilihan gubernur Lampung 27 Juni silam.
Sumenep Butuh Kotak Suara Baru
10/12/2016 01:06
DALAM menghadapi pilkada serentak September mendatang, beberapa tahapan mulai dilakukan. Di antaranya, pendaftaran Panitia Pemungutan Suara dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan
Pilkada Kalsel Aroma Pilpres 2019
10/12/2016 01:06
AROMA Pilpres terpancar pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020 ini.
Jelang Pilkada, PDIP Yakini Koalisi Pilpres sudah tidak Berlaku
10/12/2016 01:06
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Pengamat Sebut NasDem Konsisten dengan Dukung Anies di Pilkada
10/12/2016 01:06
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
Geopolitik Berbeda pada Pilkada 2024, Parpol di KIM Harus Saling Memahami
10/12/2016 01:06
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
Cawe-Cawe Jokowi dan Politik Gentong Babi Kembali Terjadi di Pilkada Serentak 2024
10/12/2016 01:06
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ini Wilayah yang Jadi Pertarungan Segitiga Politik Jokowi, Prabowo dan Megawati pada Pilkada 2024
10/12/2016 01:06
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Indahnya Pemenang Pilkada Didominasi dari Campuran Parpol
10/12/2016 01:06
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.

LOAD MORE

Opini

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25
Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan
04/7/2025 13:50

LOAD MORE

Kolom Pakar

MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes
19/8/2016 06:04
BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
19/8/2016 06:04
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved