Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing menjelang Pemilu 2024.
Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
"Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, politik identitas," ujar Jokowi.
Ia meminta gubernur, bupati dan wali kota bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan. Jangan sampai setelah peristiwa terjadi baru semua sibuk mencari solusi.
"Jangan sampai pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Mencari siapa yang salah, salah siapa ini? Salah siapa ini?" ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Bawaslu: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Punya Kesempatan Sosialisasi
Jokowi menekankan atmosfer di tahun-tahun politik akan sangat berbeda dengan tahun-tahun biasa.
"Semua harus punya sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," tukasnya.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meminta agar tak ada lagi politik identitas di Pilkada Jakarta.
Buku ini membahas populisme Islam yang sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan hingga kekuasaan.
Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menggelar rapat tim sukses (timses) perdana di posko pemenangan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved