Evaluasi Menyeluruh Sistem Kepartaian

AJANG pemilu serentak bakal digelar kurang lebih dua tahun lagi. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sebelum ajang tersebut digelar. Salah satunya mengatrol tingkat kepercayaan publik terhadap parpol yang belakangan terus menurun.

"Bukan parpolnya yang salah, tapi aktor-aktor politisnya yang salah. Itu sebabnya ada yang mengatakan, 'politisi itu seperti pampers, perlu ditukar sesering mungkin'," ujar Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly saat meresmikan pendaftaran dan verifikasi parpol di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (24/5).

Menurut Yasonna, parpol kerap didominasi dan dibajak para elitenya hanya untuk alat kekuasaan semata. Ujung-ujungnya, parpol pun hanya hadir untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

"Padahal kehadiran parpol sangat penting sebagai pilar demokrasi dan tanggung jawab menjamin sistem politik yang kuat. Parpol juga harus jadi negosiator kebijakan publik," katanya.

Ditambahkan dia, meningkatkan kepercayaan publik merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan parpol. Parpol harus berbenah dengan evaluasi dan diskusi terus menerus untuk mencari solusi memperbaiki citranya di mata publik.

"Saya percaya kita akan dapat membuat parpol lebih amanah. Kekuatan politik harus bersatu mengawal babak baru dalam meraih suara rakyat," ujar dia.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie sepakat evaluasi terhadap parpol harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya terkait jumlah partai, evaluasi juga harus dilakukan terhadap struktur organisasi internal parpol. Apalagi, setelah 18 tahun reformasi bergulir, belum ada upaya serius untuk mengevaluasi sistem kepartaian.

"Sekarang misalnya, apakah ini baik kalau dibiarkan terus? Pimpinan partai lama-lama makin tua, menua. Kalau dia tidak ganti-ganti, bagaimana? Karena dia dipimpin oleh tokoh-tokoh yang itu-itu saja boleh jadi kreatifitas internal itu tidak tumbuh," tuturnya.

Persoalan lain yang harus juga dibenahi ialah terkait dana parpol. Menurut Jimly, parpol harus memiliki keleluasaan dalam hal finansial dan tidak boleh bergantung kepada para kader pengusaha saja.

"Kalau tidak diatur dana partai itu, nanti dia tergantung kepada para pengusaha-pengusaha dan ujung-ujungnya duit. Jadinya penentu bukan UU Dasar, tapi UU duit," tandas Jimly. (OL-2)