DPD RI Komitmen Dukung Investasi Rusia di Indonesia

DPD RI terus mendorong percepatan masuknya investasi Rusia ke Indonesia salah satunya pembangunan proyek kereta api Trans Kalimantan. Untuk itu, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini bisa segera terealisasi tahun ini.

“Kami berusaha agar perkembangan investasi Rusia di Indonesia khususnya di Kalimantan terus didukung pemerintah pusat, daerah, dan parlemen,” ucap Ketua Komite II Aji M. Mirza Wardana saat menerima kunjungan delegasi Rusia di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).

Dalam pertemuan dengan delegasi Rusia, turut hadir Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah dan Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Sementara itum delegasi Rusia dipimpin Deputi Menteri Transportasu Rusia Vladimir Tokarev, Deputi Pertama Direktur Jenderal dari Kereta Rusia JSC Alexander Misharin, dan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva

Lebih lanjut, senator asal Kalimantan Timur itu mengatakan bahwa DPD RI juga terus mendukung kerja sama dengan Rusia. Namun bukan hanya kerja sama di bidang transportasi barang atau batu bara, melainkan bidang lain.

“Kita juga mendorong proyek Trans Kalimantan kereta api yang dibangun ini bisa menjadi transportasi untuk penumpang. Sudah saatnya Kalimantan punya kereta api, apalagi kerjasama ini telah berlangsung 2012 lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar Aji.

Sementara itu, Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan DPD RI sangat aktif pada pembicaraan kerjasama Trans Kaliamntan dengan Rusia. Salah satunya, DPD RI melakukan regional development meeting pada 2018 lalu. “Kami sangat aktif dalam pembicaraan bahkan telah membentuk tim terpadu,” paparnya.

Benny juga menyakini kerja sama Trans Kalimantan dengan Rusia akan menarik investor-investor lain untuk masuk ke Indonesia. Sehingga hal itu bisa menjadi fokus pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

“Jadi sikap DPD RI tidak diragukan lagi. Kita terlibat dalam pembicaraan dan tentu DPD RI terus menyakinkan pemerintah dalam regulasi kebijakan. Mungkin ada permasalahan selama proyek ini berlangsung salah satunya di Borneo maka ini bisa menjadi catatan kami di depan,” kata senator asal Sulawesi Utara itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut serangkaian pertemuan sebelumnya.

Menurut Reydonnyzar, Ketua DPD RI Oesman Sapta sebelumnya juga telah berkomitmen untuk melakukan percepatan termasuk memberikan kepastian serta keamanan dalam investasi maupun mempromosikan daerah. “Itulah tugas kita sebagai DPD RI yang mencoba dan mencoba menarik sejumlah investasi serta memberikan kepastian,” ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Menteri Transportasi Rusia Vladimir Tokarev mencatat bahwa pihaknya telah mengeluarkan jumlah dana yang cukup besar. Sejak tahun 2012 lalu telah menginvestasikan US$80 juta sebagian besar difokuskan pada jasa pekerja. “Kami juga sudah melaksanakan penelitian geologi. Meski demikian ada beberapa halangan pada proyek pembangunan khususnya di Kalimantan Timur,” papar Tokarev.

Tokarev juga berharap mendapat dukungan pemerintah pusat Indonesia dan pemerintah daerah di Kalimantan seperti batu bara yang cukup dan pembebasan lahan. “Selama ini terkait pembebasan lahan kami telah menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku,” tuturnya. (RO/OL-09)