MEMASTIKAN tenaga kerja di Indonesia terlindungi dengan sebaik-baiknya, Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terkait perlindungan pekerja terutama pekerja sektor informal pada masa pandemi Covid-19.
Terpukul akibat pandemi, Komisi IX DPR RI berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan hal tersebut usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/11), terkait perlindungan pekerja terutama pekerja informal di masa pandemi Covid-19.
Ia menekankan, dengan jaminan dan bantuan tersebut, tenaga kerja di Indonesia lebih aman untuk bertahan hidup dalam situasi dan kondisi krisis.
"Kami berharap pekerja informasi dilindungi oleh jaminan sosial, jaminan jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan jika terdapat kematian, serta bantuan seperti kartu prakerja. Kami berharap mereka (pekerja) didorong untuk menjadi peserta BP Jamsostek serta BPJS Ketenagakerjaan, ini yang kita harapkan. Supaya masyarakat menjadi terbantukan dalam kondisi seperti ini." tutur Felly.
Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) DPR RI itu mengapresiasi ketahanan provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi krisis. Hal tersebut terbukti provinsi Kalimantan Timur masuk dalam jajaran tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 34 provinsi di Indonesia.
Tentu saja, pencapaian tersebut, Felly menegaskan, tidak lepas dari peran sektor pendidikan yang baik. "Pendidikan di sini cukup bagus. Kaltim masuk sebagai peringkat ke 3 dari IPM provinsi di Indonesia, setelah DKI dan Jogja s. Biasanya kalau pendidikan bagus, maka kesehatannya juga bagus, dan lainnya pun mengikuti." terangnya.
Dengan pencapaian yang sudah diperoleh, ia tidak ingin Kaltim terlena. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim harus memaksimalkan segala potensi yang dimiliki supaya segera bangkit dan pulih dari pandemi Covid memang menghantam berbagai sektor sejak dua tahun terakhir ini.
"Ke depan akan ada pemulihan, saya meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan masyarakat terutama para pekerja yang mengalami kesulitan,” tandas legislator dapil Sulawesi Utara itu.
Pada kunjungan tersebut, Komisi IX DPR didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI, jajaran Pejabat dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Disnakertrans kota Balikpapan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Balikpapan, perwakilan pekerja yang di PHK dan dirumahkan pada sektor formal, Perwakilan asosiasi nelayan, Perwakilan asosiasi petani, Perwakilan asosiasi pedagang kaki lima, Perwakilan Pekerja UMKM, dan perwakilan asosiasi pekerja informal. (RO/OL-09)
