Dorong Efektivitas, Komisi II Dukung PPKM Skala Mikro

INSTRUKSI Mendagri (Inmendagri) No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dapat menurunkan jumlah kasus virus korona (covid-19) di sejumlah daerah. Komisi II DPR RI mengapresiasi dan meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi serta evaluasi supaya aturan itu berdampak lebih efektif.

"Angka orang terpapar covid-19 sudah menurun dari 10 ribu ke 6 ribu. Ini bagian dari dampak aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu dan harus terus dievaluasi guna meningkatkan kesadaran mencegah virus ini," papar anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Aminurrokhman kepada Media Indonesia, Selasa (16/2).

Aminurrokhman mengatakan aturan itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di tingkat paling bawah, desa, dan kelurahan. Namun, pemerintah seluruh tingkatan harus terus mengevaluasi pelaksanaan aturan tersebut.

Tujuannya, kata dia, guna meningkatkan efektivitas Inmendagri tersebut. Kemudian, setiap pemangku kebijakan mesti mempererat koordinasi atas PPKM skala mikro.

"Pastikan juga sanksinya dijalankan. Tapi sebelumnya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi aturan tersebut. Jadi penerapan Inmendagri ini diterapkan secara komprehensif," ungkapnya.

Menurut Aminurrokhman, Inmendagri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Untuk itu, target tersebut mesti dikejar dengan kerja secara serius oleh pemerintah hingga tingkat kelurahan dan desa juga masyarakat.

"Bila itu sudah berjalan dengan baik kita harapkan dapat melokalisasi pandemi ini dan memutus mata rantai penyebarannya," pungkasnya.

Inmendagri ini berbeda dengan inmendagri yang sudah diterbitkan pada PPKM mikro tahap kedua. Di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, seluruh desa yang ada di dalamnya ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro.

Instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50%. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring.

Lalu, untuk aturan jam operasional mal diatur maksimal pukul 21.00 WIB/Wita tanpa toleransi. Pengunjung di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dan diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB.

Dana PPKM mikro akan dibiayai oleh APBD Desa. Maka melalui intruksi Mendagri 3/2021 ini kepala daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan diminta mengelola anggarannya dengan bijak.

PPKM mikro disebut mampu menekan sebaran kasus covid-19 di sejumlah daerah. Salah satunya Kota Tangerang Selatan dengan nihil zona merah. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengungkapkan, pada 8 Februari 2021 hanya ada RT berstatus zona hijau dan kuning atau wilayah dengan tingkat penyebaran covid-19 rendah. (P-2)