Kompolnas Ajukan Beberapa Calon Kapolri

KOMISI Kepolisian Nasional ( Kompolnas) tengah memproses pergantian Kepala Polri. Sosok pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Dalam waktu dekat akan kami serahkan kepada Presiden,” kata anggota Kompolnas Poengky Indarti.

Kompolnas juga bakal meng ajukan beberapa nama ke Presiden Jokowi. Pengajuan juga dilengkapi alasan kenapa sosok tersebut dipilih.

“Hak prerogatif beliau untuk memilih. Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama kepada Presiden,” ungkap dia.

Selanjutnya, satu nama yang dipilih akan dikirim ke DPR. Kemudian calon Kapolri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebelum dilantik. Poengky belum mau mengungkap jumlah perwira tinggi (pati) yang akan diajukan ke Presiden Jokowi sebab proses pengajuan belum sampai pada tahapan penentuan nama.

Pemilihan calon Kapolri disebut jadi momentum untuk melakukan reformasi di tubuh Polri, khususnya dalam penanganan kasus hukum. “Mendekati pemilihan Kapolri yang saat ini sebaiknya pemerintah sudah mulai menggagas perlunya reformasi institusi kepolisian,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi daring bertajuk 2021: Apakah Republik ini akan semakin Baik?, pada 29 Desember 2020.

Menurut dia, saat ini Polri masih sekadar menangani kasus ringan, sedangkan kasus yang lebih serius belum diusut tuntas. Korps Bhayangkara perlu diarahkan ke kasus-kasus yang lebih penting.

Hal itu juga bertujuan agar citra Polri di mata publik sebagai penegak hukum yang mampu menangani kasus ekstra.

Ray berharap Presiden Jokowi membawa isu reformasi Polri dalam pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis . Namun, dia pesimistis isu itu dibawa oleh Kepala Negara.

“Di banyak survei, masyarakat kita berada dalam ketidakpercayaan kepada polisi itu tinggi sekali. Itu harus diubah oleh pemerintah agar polisi kita betul profesional, terbuka, dan lebih humanis,” ujar Ray.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menambahkan Kapolri harus mampu memaksimalkan talenta jajarannya agar lebih berkualitas dan profesional.

Hal tersebut untuk menekan jumlah pelanggaran etik di Korps Bhayangkara. “Tak sedikit personel Polri menyalahi dan melanggar undangundang dan etika organisasinya sehingga harus dihukum, termasuk yang terlibat narkoba. Ini tantangan berat sekali,” ujarnya.

Calon Kapolri juga harus memiliki kepiawaian mengelola aset dan anggaran yang mencapai triliunan rupiah per tahunya sehingga diperlukan kecakapan khusus memimpin institusi penegak hukum itu.

Hinca menilai pandemi covid-19 menjadi indikator kelaikan calon Kapolri. Pihak yang pantas dijadikan Kapolri harus memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan. (Cah/medcom/P-1)