Isu Keamanan Bisa Mencuat di 2021

PEMERINTAH dituntut untuk mengantisipasi sejumlah isu yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Ancaman serangan siber, radikalis me, terorisme, dan politik identitas berpotensi mencuat di 2021.

“Di 2021 problemnya agak mirip dengan yang sempat mencuat selama 2020. Sedikitnya terdapat tujuh klaster persoalan yang berpotensi terjadi di tahun ini dan menuntut pemerintah untuk mengantisipasinya, yaitu kejahatan siber dan digitalisasi, radikalisme, dan politik identitas,” ujar Guru Besar Bidang Ilmu Keamanan Dalam Negeri FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, kemarin.

Menurut dia, kejahatan siber berpotensi menjadi ancaman keamanan di tahun ini karena instrumen pengamanannya masih lemah. Kondisi ini menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan seperti mencuri data dan lainnya.

Selain itu, kata Muradi, institusi keamanan yang fokus menanganinya harus segera diperkuat. Sejauh ini pemerintah baru merintis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, peran penindakannya masih bergantung pada institusi lain, yakni Polri.

Ia pun menyarankan supaya lembaga yang fokus mencegah memiliki kewenangan yang lebih kuat berikut dapat melakukan pe nindakan. Sokongan regulasinya pun harus segera dibuat, seperti melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

“Kejahatan siber ini serius karena menurut saya dapat mengancam kehormatan kita sebagai bangsa,” jelasnya.

Muradi mengatakan permasalahan radikalisme dan terorisme patut menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, ada temuan mengenai kelompok terorisme yang bertransformasi dan sulit dilacak, yakni Jamaah Islamiyah (JI) baru.

“New JI ini sulit dilacak karena menanggalkan peranti elektronik yang selama ini digunakan kelompok teroris," terangnya.

Ia juga mengatakan politik identitas akan kembali mencuat di tahun ini. Meski demikian, kemunculan isu itu bergantung pada keputusan elite politik terhadap keberlangsungan Pilkada 2022.

Selain tiga isu krusial tersebut, ada isu lain yang akan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Misalnya mengenai pembahasan produk legislasi. "Terdapat sejumlah isu yang seksi dan menarik perhatian, yakni pembahasan revisi UU Pemilu yang tentunya menentukan jadwal keserentakan pemilu lokal juga nasional--eksekutif serta legislatifnya, perubahan ambang batas parlemen, dan juga syarat dukungan untuk calon presiden," paparnya.

Produk legislasi lain yang akan menyedot perhatian masyarakat ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) atau Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), revisi RUU BUMN, Kejaksaan, dan Kebencanaan.

Diperkuat

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah, khususnya TNI-AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), untuk memperkuat keamanan bawah laut Indonesia. Itu menyusul temuan drone pengintai yang diduga milik Tiongkok yang berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta pemancar jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI. Hal seperti ini perlu ditangani serius dengan memodernisasi peralatan kontrasurveilans," ujarnya.

Aziz mengatakan keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.

"Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujarnya.

Azis percaya kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Karena itu, sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan itu merupakan tindakan ilegal.

Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada Tiongkok. (P-1)