Instruksi Kemendagri soal Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

KOMISI II DPR menilai pemerintah perlu tegas terkait imbauan penerapan protokol kesehatan covid-19 terkait kerumunan. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan merupakan langkah tepat.

'Termasuk perihal pencopotan kepala daerah yang melanggarnya. Itu merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam hal penanganan covid-19," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Doli mengatakan, Komisi II sudah meminta Kemendagri untuk tegas kepada kepala daerah terkait penerapan protokol kesehatan. Hal yang sama juga diminta Komisi II kepada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Kalau sudah setegas itu masih ada pelanggaran, saya kira harus ada tindakan tegas yang lebih ditingkatkan lagi,” ujanya.

Baca juga : Ridwan Kamil Dipanggil Bareskrim bukan cuma soal Kerumunan

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian covid-19.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” ujar Tito seperti dikutip dari keterangan tertulis Humas Kemendagri.

Tito dengan tegas meminta kepala daerah menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi covid-19.

Tito memandang perlu dilakukan langkah terpadu untuk melaksanakan dan menaati kebijakan dan peraturan yang telah diterbitkan. (OL-7)