Bawaslu Daerah Kewalahan Tegakkan Protokol

PENYELENGGARA pemilu di daerah mengkhawatirkan peningkatan paparan virus pada petugas pilkada. Beberapa petugas di empat kabupaten yang menyelenggara pilkada di Provinsi Maluku dilaporkan positif terpapar virus korona. 

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely merinci ada empat petugas yang terinfeksi covid-19 di Kabupaten Seram Bagian Timur dan lima penyelenggara pemilu positif lima orang di Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, menurutnya ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas amat penting. 

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Maluku, pemerintah daerah belum mampu menyediakan seluruh alat pelindung diri yang dibutuhkan petugas dalam setiap tahapan pilkada. 

"Bantuan APD ada yang disiapkan kabupaten/kota masih sangat terbatas untuk masker dan handsanitizer. Kami lalu meminta Bawaslu RI yang kini sudah menyiapkan," ungkap Abdullah, dalam rapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Provinsi Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Sumatara Barat, dan Sulawesi Tengah, secara daring, Selasa (29/9).

Sementara itu, di Provinsi Papua ditemukan klaster penularan virus korona saat pendaftaran. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Ronald Mandach menuturkan dari sembilan kabupaten yang melaksanakan pilkada, ada sembilan daerah dengan calon kepala daerah yang positif terpapar covid-19. 

Kendati kini mereka sudah dinyatakan negatif covid-19, hal tersebut menjadi catatan penyelenggara pilkada untuk kepentingan pelacakan kasus. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan juga masih minim. Oleh karena itu, Ronald berharap pencegahan covid-19 tidak hanya dibebankan pada Bawaslu, tetapi juga dengan koordinasi antarpemangku kepentingan.

"Beban terberat ada pada Bawaslu. Kami harus mengawasi teknis tahapan berjalan tapi kami menjadi garda terdepan dalam pelaksaan protokol covid-19 sehingga beban kerja kami cukup berat," ujarnya. (P-2)