Mayoritas Cakada Positif Covid-19 Sembuh

JUMLAH bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (cakada) yang terkonfirmasi positif virus covid-19 semakin berkurang. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI per kemarin tersisa 13 bakal cakada yang belum sembuh dari covid-19.

Sebelumnya, data KPU per 16 September 2020 terdapat 60 orang yang dinyatakan positif terpapar covid-19. Menurut Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, sebagian bakal cakada itu sudah melakukan kembali tes usap. “Beberapa sudah sembuh,” ujarnya.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (2/9), menyampaikan, pada tahapan penetapan dan pengundian nomor urut, para pasangan calon akan kembali dipastikan apakah positif covid-19 atau tidak.

“Kami juga sudah mengatur sedemikian rupa protokol kesehatan pengundian nomor urut ini juga dipastikan dipatuhi oleh seluruh pasangan calon,” tuturnya.

Para cakada yang positif covid-19 dilarang mengikuti tahapan pilkada yang memanfaatkan interaksi tatap muka hingga dinyatakan negatif.
Setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang digelar pada 4-6 September, KPU akan melanjutkan tahapan pilkada, yakni penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 23-24 September 2020.

Saat menjelang pengumuman penetapan calon kepala daerah hari ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau bakal pasangan calon tidak membawa kerumunan massa ke kantor KPU setempat. Pengumuman bakal pasangan calon yang lolos sebagai peserta pemilu akan diumumkan secara daring di laman resmi KPU.

“Ada pihak yang euforia ketika dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Di sisi lain, ada pihak yang tidak puas karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Harapan kami tidak ada kerumunan massa di dua event penetapan calon dan pengundian nomor urut,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dalam konferensi pers peluncuran indeks kerawanan pilkada yang digelar secara daring di Jakarta, kemarin.

Bawaslu mengimbau pihak yang tidak puas terhadap pengumuman hasil penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU agar menempuh gugatan hukum. Bukan dengan menyerbu kantor KPU atau Bawaslu daerah.

Semua permohonan sengketa penetapan calon, tegas Abhan, akan diproses secara berjenjang oleh jajaran Bawaslu. (Ind/Ant/P-2)