Masih Ada Daerah tidak Patuhi SKB 4 Menteri

DINAS pendidikan daerah harus mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dalam membuka sekolah tatap muka karena taruhannya ialah nyawa siswa dan guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) juga harus mengawasi dan menegur dinas-dinas pendidikan daerah yang belum mematuhi SKB 4 Menteri.

Demikian disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam keterangan resmi, kemarin. FSGI mendapatkan laporan dari jaringan guru di beberapa daerah yang membuka sekolah tatap muka. Padahal, wilayahnya bukan zona hijau.

“FSGI memandang perlu adanya nomor kontak hotline dari Kemdikbud dan Kemenag yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Hal itu digunakan untuk melaporkan sekolah dan atau dinas pendidikan daerah yang tak mematuhi SKB 4 Menteri,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim.

Menurutnya, pilihan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) ialah opsi terbaik di tengah kondisi saat ini.

Satriwan mengatakan, berdasarkan laporan jaringan FSGI di daerah, ada dinas pendidikan di wilayah zona hijau menginstruksikan siswa SD dan SMP tetap masuk, tak hanya untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), tetapi seluruh siswa TK, kelas I-VI SD, dan kelas VII-IX SMP.

“Ada di Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh. Menurut laporan jaringan guru FSGI di Aceh, Dinas Pendidikan Kab Simeleu meng-instruksikan seluruh siswa masuk pada awal tahun ajaran baru 13 Juli 2020,” tambah Satriwan.

Padahal, lanjutnya, Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sudah memberikan instruksi agar sekolah-sekolah, khususnya TK dan SD tak dibuka.

Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang zona kuning. Pun Kota Bekasi yang pada Senin (13/7) ada 2 SD dan 2 SMP yang tetap masuk. Padahal, daerah itu berstatus zona merah. “Namun, kami memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota bekasi yang langsung menghentikan MPLS dan pembelajaran tatap muka per Selasa (14/7),” ujarnya lagi.

Namun begitu, FSGI mengapresiasi Kabupaten Bima yang meski zona hijau, tetapi melaksanakan PJJ.

Jangan tetapkan target

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta guru untuk memilah mana kompetensi yang harus dicapai siswa karena sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) amat berbeda dengan situasi normal.

“Sebaiknya tidak membebani siswa dan orangtua dengan target-target yang terlalu sulit dicapai dengan pembelajaran jarak jauh. Jangan disamakan seperti dalam keadaan normal,” ujar Hetifah seperti dikutip dari laman DPR.

Sementara itu, terdapat sejumlah daerah yang belum mematuhi SKB 4 Menteri. Di Provinsi Aceh, misalnya, dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 17 di antaranya mengawali belajar mengajar tatap muka di hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021.

Pun Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, akan mengevaluasi aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, proses belajar mengajar tahun ajaran baru tatap muka dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada 20 Juli.

Di Provinsi Bangka Belitung (Babel) hanya SMA/SMK di tiga kabupaten yang bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru. (Zhi/YH/MR/JH/RF/X-7)