Presiden: Belum Ada Dearah yang Melenceng

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan, baik yang berada di pusat maupun daerah, wajib bekerja dengan berlandaskan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya percepatan penanganan covid-19.

Ia tidak menginginkan ada kepala daerah yang membuat agenda tersendiri yang melenceng dari peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Jokowi melihat, sampai saat ini, tidak ada pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini belum ada yang berbeda dan kita harapkan tidak ada," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (1/4).

Beberapa daerah memang ada yang melaksanakan pembatasan kegiatan sosial dan lalu lintas namun, menurut presiden, itu masih dalam tahap yang wajar.

Ia menyadari betul bahwa pemerintah daerah ingin mencoba mengontrol dan menjaga daerah masing-masing.

"Tetapi, sekali lagi, tidak dalam keputusan-keputusan besar misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau lockdown," tegas Jokowi.

Kepala negara menekankan bahwa lock down tidak pas untuk diterapkan di Tanah Air yang memiliki kondisi geografis berupa kepulauan sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Belum lagi, kemampuan fiskal Indonesia masih terbatas.

Negara-negara lain bisa menerapkan itu karena memiliki kondisi yang berbeda. Semua kebijakan dari banyak negara terdampak covid-19, lanjut dia, sudah dipelajari dan semua memiliki nilai positif dan negatif masing-masing.

"Kalau lock down, orang itu tidak boleh keluar rumah, transprotasi harus semua berhenti baik itu bus, kendaraan pribadi, kereta api, pesawat berhenti semua. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kita tidak mengambil jalan yang itu. Aktivitas ekonomi kita tetap jalan tetapi masyarakat harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing. Itu yang paling penting," jelas Jokowi. (OL-2)